KARAWANG – Menanggapi sorotan publik terkait pengadaan bahan baku di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plawad, pihak pengelola akhirnya memberikan klarifikasi resmi.
Ketua Yayasan Mandiri Pangan Perkasa, Wiki, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak berniat untuk mengabaikan potensi lokal, terlebih Kabupaten Karawang dikenal luas sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional.
Operasional dapur ini terdaftar sebagai SPPG Yayasan Mandiri Pangan Perkasa yang berlokasi di Tanjung, RT 023 RW 006, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan nomor identitas ID Dapur: ZA00CP30.
Wiki menjelaskan, sebagai pimpinan yayasan, dirinya mengelola beberapa dapur sekaligus.
Hal tersebut membuat pengawasan operasional harian di dapur Plawad belum terpantau secara sepenuhnya.
Meski demikian, ia menegaskan sejak awal selalu menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan pedagang dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
“Kami sebenarnya sudah melakukan pemetaan serta survei berkala terhadap UMKM, pedagang pasar, dan koperasi di sekitar wilayah Plawad dan Karawang pada umumnya. Dari hasil survei tersebut, kami mengidentifikasi memang banyak mitra lokal yang sangat potensial,” ujar Wiki saat memberikan keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, saat ini proses kurasi dan penyelarasan kapasitas pasokan sedang berjalan secara bertahap.
Hal ini dilakukan agar harga, kualitas, dan volume yang dibutuhkan oleh dapur dapat terpenuhi secara konsisten oleh kemampuan suplai harian para pelaku usaha lokal.
Menyikapi regulasi ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN)termasuk ancaman sanksi administrasi hingga pembekuan izin operasional bagi yang mengabaikan ekosistem lokal pihak yayasan menyatakan tunduk sepenuhnya.
Wiki memandang aturan sanksi tersebut sebagai pengingat penting atas misi sosial-ekonomi yang melekat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Langkah-langkah mitigasi telah diambil, dan kami memastikan bahwa operasional dapur tetap berjalan sesuai koridor hukum dengan terus meningkatkan persentase keterlibatan pelaku usaha lokal, terutama yang berada di lingkungan Plawad,” tambahnya.
Sebagai solusi konkret ke depan, Ketua Yayasan berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang lebih transparan.
Pihaknya berencana menggelar forum koordinasi berkala yang melibatkan pegiat UMKM lokal serta pemangku kepentingan terkait di Karawang.
Pihak yayasan kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para supplier (pemasok). Hasil evaluasi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam roadmap operasional jangka panjang.
“Kami sedang menyusun skema kemitraan supplier bertahap untuk mengalihkan pasokan bahan baku secara penuh ke pelaku usaha Karawang, seiring dengan selesainya proses standardisasi dan kesepakatan kontrak pasokan harian. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan roda ekonomi berputar di Karawang tanpa mengorbankan kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak,” pungkas Wiki.
Sebelumnya, operasional dapur SPPG Plawad sempat memicu polemik lantaran diduga melakukan “potong kompas” dengan mendatangkan komoditas utama berupa beras dari wilayah luar Karawang, yang dinilai kontradiktif dengan status Karawang sebagai daerah penghasil padi.
Dengan adanya klarifikasi dan komitmen transisi pasokan ini, diharapkan program strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat ring satu setempat. (Red)
