KABUPATEN BANDUNG, IO – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk memaknai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjadi “pahlawan kekinian” melalui karya, kerja nyata, serta kontribusi positif bagi keluarga, lingkungan, dan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Bandung saat menjadi inspektur Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upakarti, Soreang, Senin (17/8/2026).
Dalam amanatnya, bupati yang akrab disapa KDS tersebut mengatakan, peringatan kemerdekaan merupakan momentum untuk mengenang keberanian para pendahulu bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 81 tahun lalu.
“Proklamasi menjadi titik awal lahirnya negara yang merdeka. Kemerdekaan juga menjadi sebuah manifesto peradaban bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri, membangun tanah airnya, dan menuliskan sejarahnya dengan tinta perjuangan,” ujar KDS.
Menurutnya, kemerdekaan bukanlah garis akhir perjuangan, melainkan awal untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas demi mencapai cita-cita bangsa, yakni masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
“Jadilah pahlawan kekinian. Pahlawan di keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di tempat kerja, di sekolah. Sebagai orang tua, guru, tenaga kesehatan, pelayan masyarakat, petani, buruh, pedagang, pengusaha, pemuda, pelajar dan mahasiswa, yang selalu jujur dan terus melakukan kebaikan serta kebermanfaatan,” katanya.
KDS juga mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air melalui berbagai tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, menghargai kebhinekaan, mencintai produk lokal, menjaga lingkungan, membayar pajak, mematuhi peraturan, serta berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
Ia menegaskan, perbedaan pilihan dan pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk menjaga persatuan.
“Kita boleh berbeda pilihan, pandangan, dan bahkan berbeda cara dalam menyikapi suatu persoalan. Namun, di atas segala perbedaan itu, kita adalah anak bangsa yang sama, yang memiliki kecintaan yang sama kepada Indonesia,” tuturnya.
KDS juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan perdamaian.
“Mari kita jadikan Kabupaten Bandung sebagai rumah yang aman dan damai bagi seluruh warganya. Menjaga ketertiban, mendukung perdamaian, dan memperkuat persatuan adalah bagian dari pengamalan konstitusi kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, KDS juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Bandung berdasarkan indikator makro.
Mengacu data BPS Kabupaten Bandung dalam Kabupaten Bandung dalam Angka Vol. 43 Tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 poin, meningkat 0,99 poin dibandingkan tahun 2024.
Pada dimensi kesehatan, angka harapan hidup mencapai 75,70 tahun, meningkat 0,47 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
KDS menyebutkan, peningkatan kualitas layanan kesehatan terus dilakukan melalui pembangunan enam RSUD baru. Lima di antaranya telah beroperasi, yakni RSUD Bedas Kertasari, Cimaung, Arjasari, Tegalluar dan wilayah Pacira. Sementara pembangunan RSUD Bedas Cimenyan mulai dilaksanakan pada Juni 2026.
Pemkab Bandung juga terus mengoptimalkan RSUD Majalaya, RSUD Otista Soreang dan RSUD Cicalengka, serta meningkatkan akses pelayanan melalui pembangunan dan penguatan fasilitas puskesmas.
“Semoga dengan keberadaan rumah sakit di setiap wilayah ini semakin menjamin kesehatan masyarakat dengan akses yang mudah dijangkau dan pelayanan yang tidak sulit,” katanya.
Untuk cakupan Universal Health Coverage (UHC), KDS menyebut jaminan kesehatan di Kabupaten Bandung telah mencapai 96,57 persen pada 2025. Pemkab Bandung juga terus melakukan pembenahan terhadap sekitar 72.000 data kepesertaan yang sempat nonaktif agar hak dasar kesehatan masyarakat tetap terlindungi.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah penduduk usia tujuh tahun ke atas pada 2025 mencapai 12,99 tahun, meningkat 0,25 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,40 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk memperluas akses pendidikan, Pemkab Bandung menargetkan pembangunan 28 unit SMP Negeri baru, dengan 16 unit telah rampung dan 12 unit masih dalam proses.
Selain itu, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi di Soreang menjadi salah satu upaya mengakomodasi masyarakat yang mengalami putus sekolah sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Pemkab Bandung juga mendorong wajib belajar 12 tahun melalui percepatan program satu kecamatan satu TK Negeri. Salah satunya ditandai dengan peresmian TK Negeri Kertasari pada pekan sebelumnya.
“Kabupaten Bandung tidak boleh membiarkan ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah karena keterbatasan ekonomi atau akses,” tegas Bupati.
Melalui kebijakan afirmasi dan Beasiswa Bedas Calakan, sekitar 1.400 siswa yang belum diterima di sekolah negeri akan memperoleh hak beasiswa tanpa harus mengikuti tes kembali. Pemkab Bandung juga terus memperkuat program BESTI (Beasiswa Ti Bupati) bagi mahasiswa berprestasi dan para penghafal Al-Qur’an.
Di bidang ekonomi, KDS menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung pada 2025 tercatat 6,68 persen, masih berada dalam kisaran target sasaran strategis daerah.
Sementara persentase penduduk miskin berada pada angka 6,04 persen, atau sekitar 236 ribu orang, menurun 0,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tercatat 6,32 persen, meningkat 1,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
KDS menilai berbagai program pemberdayaan masyarakat turut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial, Rutilahu, pelatihan kompetensi, pelatihan kewirausahaan, Petani Muda BEDAS, business matching, pelatihan budidaya, las, menjahit, bahasa asing hingga pelatihan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan struktur ekonomi daerah.
“Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, kita dapat mengetahui potensi ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
KDS juga menyampaikan dukungan Pemkab Bandung terhadap berbagai program prioritas pemerintah pusat.
Untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembentukan beserta legalitasnya telah dilakukan di 270 desa dan 10 kelurahan dari total 280 titik.
Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 556 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Seluruh program pemerintah daerah terus kita selaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Kita tidak berjalan sendiri. Pembangunan di Kabupaten Bandung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ia menegaskan, berbagai capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja bersama melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media dan berbagai elemen lainnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bandung, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, media serta seluruh masyarakat yang telah mendukung pembangunan Kabupaten Bandung.
“Sejatinya hidup adalah sejarah. Kemarin adalah sejarah untuk hari ini, hari ini adalah sejarah untuk esok, dan esok adalah sejarah untuk seratus tahun yang akan datang. Untuk itu mari kita menjadi bagian dari pelaku sejarah, dan tentunya sejarah yang baik, sejarah dalam menciptakan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang lebih maju, unggul dan berhasil dalam pembangunannya,” tutur KDS.
Menutup amanatnya, KDS mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengambil peran aktif dalam pembangunan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat.
(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/sy)
