KARAWANG, Idisionline.com- Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil langkah tidak biasa dalam mengakselerasi penurunan angka gizi buruk di wilayahnya.
Alih-alih bergantung penuh pada anggaran negara (APBN), Pemkab Karawang memaksimalkan skema kemitraan strategis dengan dunia usaha dan organisasi non-pemerintah untuk mengintervensi ribuan anak yang terindikasi stunting.
Langkah taktis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (8/6/2026).
Melalui program bernama “Bagedar”, pemerintah daerah menargetkan angka prevalensi kasus turun signifikan ke angka 8 hingga 9 persen.
Fokus utamanya adalah pemenuhan gizi protein hewani secara mandiri dan langsung ke sasaran.
Komitmen non-APBN ini diwujudkan melalui kerja sama komprehensif dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Asperumnas) serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Karawang.
Dari sinergi tersebut, pemerintah berhasil menghimpun bantuan logistik pangan berupa puluhan ton telur yang siap didistribusikan langsung ke setiap kecamatan.
“Waktu itu saya mengobrol dengan teman-teman Asperumnas sambil mencocokkan data pada malam hari. Saya tanya, ‘Mau tidak berbagi?’ Mereka menyanggupi. Saya tegaskan bahwa saya tidak akan mengintervensi prosesnya, saya hanya meminta bantuan berupa telur. Total keseluruhan ada 28 ton telur yang akan diberikan,” ujar Aep Syaepuloh.
Berdasarkan data pemetaan berkala, terdapat sebanyak 5.521 anak di Kabupaten Karawang yang masuk ke dalam daftar intervensi prioritas.
Skema pemberian bantuan dirancang secara harian, di mana setiap anak ditargetkan mendapatkan konsumsi pemenuhan gizi protein minimal dua butir telur per hari, di luar program pangan pendukung lainnya.
Untuk menjamin transparansi dan menghindari benturan kepentingan atau intervensi birokrasi, Bupati menegaskan seluruh bantuan logistik dari pengusaha diserahkan penuh melalui BAZNAS Karawang.
Lembaga zakat tersebut yang kemudian bertanggung jawab memetakan manifes pengiriman dan mendistribusikannya secara mandiri ke titik-titik rawan.
Di tingkat akar rumput, pergerakan dinamis juga digerakkan oleh para camat beserta Tim Penggerak PKK.
Beberapa wilayah, seperti Kecamatan Kotabaru, bahkan tercatat melakukan inisiatif swadaya mandiri menggunakan anggaran kantong pribadi aparatur setempat demi mempercepat penyaluran gizi pangan.
“Para camat di sini ikut menyumbang telur menggunakan kantong pribadi mereka sendiri. Contohnya kemarin Camat Kotabaru; mereka turun langsung ke lapangan bersama ibu-ibu PKK. Gerakan ini sangat bagus. Lagipula, ini semua ditujukan untuk membantu sesama sekaligus menjadi amal ibadah kita bersama,” imbuh Aep.
Selain pemenuhan logistik, Pemkab Karawang juga menginstruksikan Dinas Kesehatan setempat untuk mengesampingkan formalitas penurunan angka di atas kertas yang manipulatif.
Bupati menegaskan bahwa deteksi dini yang memunculkan kenaikan grafik kasus justru dinilai jauh lebih jujur, karena mempermudah proses pemetaan bantuan di lapangan agar tepat sasaran.
“Saya tidak masalah ketika kemarin ada yang bertanya, ‘Pak Bupati, kenapa angka stunting kita malah naik?’ Bagi saya, itu artinya proses pengecekan di lapangan sudah benar dan jujur. Jangan sampai kita memanipulasi data, misalnya hanya memeriksa 2.000 anak agar angkanya terlihat turun, padahal di luar itu masih banyak penderita yang belum terdata. Hal seperti itu yang harus kita hindari,” pungkas Bupati.
Dengan kesiapan infrastruktur logistik non-negara yang kuat serta keterbukaan data dari tim medis, Pemkab Karawang optimistis beban target penurunan stunting dapat dicapai dalam waktu dekat.
Komitmen swasta dan swadaya mandiri ini diharapkan mampu menjadi model percontohan penyelesaian masalah sosial tanpa membebani kas anggaran pusat.
