Jakarta, Idisionline.com –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati dikutip dari laman Facebook nya hari ini menepis issue dalam penjelasannya, Sabtu (30 Januari 2021.
Mengingat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 06/PMK.03/2021, tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.
Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga Pulsa/Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer.
Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan.
Jadi tidak ada pungutan pajak baru, untuk Pulsa Token LIstrik dan Voucer. Terangnya.
Ketentuan tersebut bertujuan menyederhanakan Pengenaan PPN dan PPH atas pulsa/kartu perdana, Token listrik dan Voucer, dan untuk Memberikan kepastian hukum.
Penyederhanaan Pengenaan adalah sebagai berikut:
Pemungutan PPN
a. Pulsa/kartu perdana
Dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).
Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir Tidak perlu memungut PPN lagi
b. Token Listrik
PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.
c. Voucer
PPN tidak dikenakan atas nilai VOucer – karena Voucer adalah Alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa Komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.
Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak dimuka bagi Distributor/Agen yang dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam SPT Tahunannya.
Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer.
Pajak yang anda bayar, juga Kembali ke rakyat dan pembangunan.
Kalau jengkel sama yang Korupsi mari kita basmi bersama..! Ajaknya.
Reporter : Elut Haikal
