Kota Bandung, Idisi Online – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Jawa Timur. Kunjungan kerja tersebut untuk mencari informasi atau konsultasi soal perencanaan program dan pembangunan dalam mendukung pemberdayaan serta pembangunan infrastruktur desa.
“Komisi A DPRD Jawa Timur berkunjung kesini karena mereka terinspirasi dengan beberapa program, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi,” jelas Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Muhamad Sidkon Dj, Kota Bandung, Selasa (7/4/2026).
Program yang menginspirasi tersebut salah satunya, soal bantuan keuangan dari provinsi untuk infrastruktur jalan desa di Jabar. Sebelumnya, kewenangan pembangunan jalan desa di Jawa Barat menurut regulasi yang ada merupakan kewenangan desa. Begitu pula jalan kabupaten merupakan kewenangan kabupaten, dan jalan provinsi kewenangan provinsi. Namun, saat ini Provinsi Jawa Barat bisa mengintervensi bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan jalan desa
“Nah ini Komisi A DPRD Jawa Timur mempertanyakan hal itu, benar enggak? Mereka menanyakan berapa jumlah maksimal bantuannya, prosedurnya seperti apa, legal standing-nya seperti apa dan sebagainya,” kata Muhamad Sidkon Dj.
Seperti soal legal standing dari program tersebut, rupanya bukan Peraturan Daerah atau Perda melainkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2025 yang landasan hukumnya itu berdasarkan penyesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 perubahan kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
“Dalam regulasi tersebut ternyata ada celah yang memperbolehkan APBD Provinsi Jawa Barat untuk mengintervensi kebutuhan jalan desa, memperbaiki jalan-jalan di desa,” tegas dia.
Sumber Humas DPRD Jabar
Komisi I DPRD Jawa Barat Terima Konsultasi Komisi A DPRD Jawa Timur Terkait Program Pemberdayaan Desa
