BANDUNG, Idisi Online – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) menyampaikan bahwa pengumuman hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) pada Sabtu (13/6/2026) ini mengalami penyesuaian waktu.
Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan data dan hasil pemetaan guna memastikan seluruh proses berjalan secara optimal serta informasi yang diterima oleh calon murid baru dan masyarakat tersaji secara akurat, valid, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Disdik Jabar terus berkomitmen menjaga kualitas layanan dan integritas pelaksanaan PCMB sehingga setiap tahapan dapat berlangsung secara cermat dan akuntabel.
Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi selanjutnya melalui laman spmb.jabarprov.go.id
“Kami juga mengajak seluruh calon murid baru serta orang tua/wali untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Atas pengertian seluruh masyarakat, kami ucapkan terima kasih,” ungkap Kadisdik.
Sementara itu sebagaimana yang dikutif melalui informasi berita Humas Jabar pada saat Konferensi Pers Disdik Jabar dalam pengumuman hasil PCMB Sabtu lalu, (13/6/2026) Kafisdik Jabar, Purwanto menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan.
“Melalui pelaksanaan PCMB, pemerintah berupaya memetakan calon murid secara menyeluruh agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan pilihan yang tersedia,” ungkapnya.
Kadisdik memahami bahwa daya tampung SMA dan SMK negeri masih terbatas. Oleh karena itu, bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri, telah disiapkan berbagai skema agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Saat ini, menurutnya, terdapat sekitar 77 ribu calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri. “Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan,” ungkap Kadisdik.
Kerja sama tersebut, terangnya, terus diperluas melalui koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta di setiap wilayah, khususnya di daerah yang memiliki jumlah calon murid belum tertampung cukup tinggi.
“Melalui skema tersebut, biaya pendidikan seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan perluasan akses SMA Terbuka di wilayah-wilayah yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.
Sumber HUMAS JABAR
Rep. Imul
