Bisnis & EkonomiPemerintah

Pemkot Cimahi Edukasi dan Sosialisasikan Literasi Keuangan dan Pembiayaan APBN

×

Pemkot Cimahi Edukasi dan Sosialisasikan Literasi Keuangan dan Pembiayaan APBN

Sebarkan artikel ini

CIMAHI, Idisi Online – Literasi keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi sekaligus mampu mengambil keputusan investasi secara bijak. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan pembiayaan negara menjadi semakin penting agar mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional.

Berangkat dari semangat tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama dengan Pemerintah Kota Cimahi menggelar Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi APBN serta Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030, di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkenalkan instrumen investasi yang aman dan produktif.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang telah memilih Kota Cimahi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan kegiatan edukasi tersebut.

“Sering kali masyarakat memandang APBN hanya sebagai dokumen berisi angka-angka. Padahal sesungguhnya APBN merupakan instrumen utama negara yang bekerja untuk melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” ujar Ngatiyana.

Ia menjelaskan, melalui APBN pemerintah membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan nasional.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ngatiyana menilai, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi dunia, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang relatif terjaga.

Info Lainnya  Aplikasi Sipikat 2.0: Solusi Terintegrasi untuk Pengawasan dan Kebijakan Perumahan di Kabupaten Bandung

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang dikelola secara hati-hati, termasuk pengelolaan pembiayaan negara yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.

“Saya berharap masyarakat Kota Cimahi semakin cerdas secara finansial, semakin bijak dalam berinvestasi, dan semakin aktif mendukung pembangunan nasional. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap bagaimana anggaran tersebut dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Singgih Gunarsa, menjelaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel merupakan instrumen pembiayaan negara yang tidak hanya aman dan terjangkau, tetapi juga memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Selain memperoleh imbal hasil investasi yang kompetitif, masyarakat turut berkontribusi langsung dalam membiayai pembangunan nasional melalui APBN.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menawarkan Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030 yang terdiri atas dua pilihan tenor, yakni ORI030-T3 dengan jangka waktu tiga tahun dan kupon tetap sebesar 6,90 persen, serta ORI030-T6 dengan tenor enam tahun dan kupon tetap 7,00 persen.

“ORI030 menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. Selain menawarkan kupon yang kompetitif, investasi ini juga dijamin oleh negara sehingga aman. Kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya dari Kota Cimahi dan sekitarnya, berpartisipasi membeli ORI030 sebagai bentuk investasi sekaligus dukungan terhadap pembiayaan pembangunan nasional,” ujar Singgih.

Ia menjelaskan, ORI030 merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN di tengah kondisi anggaran negara yang masih mengalami defisit sekitar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal tiga persen sebagaimana ketentuan fiskal, sehingga kondisi keuangan negara dinilai tetap sehat dan terkendali.

Info Lainnya  Bayar Retribusi Pakai QRIS BRI, Wali Kota Tebing Tinggi Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengelolaan utang pemerintah. Secara keseluruhan masih sangat terjaga dan dikelola secara hati-hati. Dana yang dihimpun melalui ORI digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga memperoleh materi mengenai pentingnya literasi keuangan, strategi membangun investasi yang sehat, karakteristik Surat Berharga Negara Ritel, hingga mekanisme pembelian ORI030, yang disampaikan oleh narasumber Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Bahal A. Pranata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Idisi Online

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

news-1701

yakinjp

yakinjp

rtp yakinjp

yakinjp

yakinjp

yakin jp

yakinjp id

maujp

maujp

maujp

\

sabung ayam online

sabung ayam online

SLOT MAHJONG

sabung ayam online

artikel 000000121

artikel 000000122

artikel 000000123

artikel 000000124

artikel 000000125

artikel 000000126

artikel 000000127

artikel 000000128

artikel 000000129

artikel 000000130

artikel 000000131

artikel 000000132

artikel 000000133

artikel 000000134

artikel 000000135

artikel 000000136

artikel 000000137

artikel 000000138

artikel 000000139

artikel 000000140

artikel 000000141

artikel 000000142

artikel 000000143

artikel 000000144

artikel 000000145

artikel 000000146

artikel 000000147

artikel 000000148

artikel 000000149

artikel 000000150

article 0000091

article 0000092

article 0000093

article 0000094

article 0000095

article 0000096

article 0000097

article 0000098

article 0000099

article 0000100

article 0000101

article 0000102

article 0000103

article 0000104

article 0000105

article 0000106

article 0000107

article 0000108

article 0000109

article 0000110

article 0000111

article 0000112

article 0000113

article 0000114

article 0000115

article 0000116

article 0000117

article 0000118

article 0000119

article 0000120

artikel 0000106

artikel 0000107

artikel 0000108

artikel 0000109

artikel 0000110

artikel 0000111

artikel 0000112

artikel 0000113

artikel 0000114

artikel 0000115

artikel 0000116

artikel 0000117

artikel 0000118

artikel 0000119

artikel 0000120

artikel 0000121

artikel 0000122

artikel 0000123

artikel 0000124

artikel 0000125

artikel 0000126

artikel 0000127

artikel 0000128

artikel 0000129

artikel 0000130

artikel 0000131

artikel 0000132

artikel 0000133

artikel 0000134

artikel 0000135

pengadilan 000086

pengadilan 000087

pengadilan 000088

pengadilan 000089

pengadilan 000090

pengadilan 000091

pengadilan 000092

pengadilan 000093

pengadilan 000094

pengadilan 000095

pengadilan 000096

pengadilan 000097

pengadilan 000098

pengadilan 000099

pengadilan 000100

pengadilan 000101

pengadilan 000102

pengadilan 000103

pengadilan 000104

pengadilan 000105

article 3000061

article 3000062

article 3000063

article 3000064

article 3000065

article 3000066

article 3000067

article 3000068

article 3000069

article 3000070

article 3000071

article 3000072

article 3000073

article 3000074

article 3000075

article 3000076

article 3000077

article 3000078

article 3000079

article 3000080

article 3000081

article 3000082

article 3000083

article 3000084

article 3000085

article 3000086

article 3000087

article 3000088

article 3000089

article 3000090

article 3000091

article 3000092

article 3000093

article 3000094

article 3000095

article 3000096

article 3000097

article 3000098

article 3000099

article 3000100

article 3000101

article 3000102

article 3000103

article 3000104

article 3000105

article 3000106

article 3000107

article 3000108

article 3000109

article 3000110

article 3000111

article 3000112

article 3000113

article 3000114

article 3000115

article 3000116

article 3000117

article 3000118

article 3000119

article 3000120

article 2000081

article 2000082

article 2000083

article 2000084

article 2000085

article 2000086

article 2000087

article 2000088

article 2000089

article 2000090

article 2000091

article 2000092

article 2000093

article 2000094

article 2000095

article 2000096

article 2000097

article 2000098

article 2000099

article 2000100

article 2000101

article 2000102

article 2000103

article 2000104

article 2000105

article 2000106

article 2000107

article 2000108

article 2000109

article 2000110

invoice 00055

invoice 00056

invoice 00057

invoice 00058

invoice 00059

invoice 00060

invoice 00061

invoice 00062

invoice 00063

invoice 00064

invoice 00065

invoice 00066

invoice 00067

invoice 00068

invoice 00069

invoice 00070

invoice 00071

invoice 00072

invoice 00073

invoice 00074

invoice 00075

invoice 00076

invoice 00077

invoice 00078

invoice 00079

invoice 00080

invoice 00081

invoice 00082

invoice 00083

invoice 00084

invoice 00085

invoice 00086

article 238000401

article 238000402

article 238000403

article 238000404

article 238000405

article 238000406

article 238000407

article 238000408

article 238000409

article 238000410

article 238000411

article 238000412

article 238000413

article 238000414

article 238000415

article 238000416

article 238000417

article 238000418

article 238000419

article 238000420

article 238000421

article 238000422

article 238000423

article 238000424

article 238000425

article 238000426

article 238000427

article 238000428

article 238000429

article 238000430

article 238000431

article 238000432

article 238000433

article 238000434

article 238000435

article 238000436

article 238000437

article 238000438

article 238000439

article 238000440

article 238000441

article 238000442

article 238000443

article 238000444

article 238000445

article 238000446

article 238000447

article 238000448

article 238000449

article 238000450

article 238000451

article 238000452

article 238000453

article 238000454

article 238000455

article 238000456

article 238000457

article 238000458

article 238000459

article 238000460

artikel 0000136

artikel 0000137

artikel 0000138

artikel 0000139

artikel 0000140

artikel 0000141

artikel 0000142

artikel 0000143

artikel 0000144

artikel 0000145

news-1701