Kab. Bandung, idisionline.com – Baliho Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang wajib terpampang pada setiap kantor Desa menjadi bagian dari informasi publik.
Namun lain halnya dengan yang ada di Desa Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Baliho APBDES tak nampak terpasang dengan alasan dicopot sementara.
Selain hal baliho, tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga jadi sorotan. Pasalnya sejak menerima kucuran penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) hingga saat ini, usaha BUMDES diketahui belum memberikan kontribusi sepeserpun melalui Pendapatan Asli Desa (PADes).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Santosa, Tata saat berhasil dikonfirmasi awak media diruang kerjanya, Rabu (20/05/2026).
Dalam penjelasannya Tata menyebut sejak dirinya menjabat jadi Kades baru satu kali mengucurkan modal BUMDES untuk ketahan pangan
“Setahu saya sejak menjabat Kades, baru pada Tahun 2025 menyertakan modal untuk BUMDES alokasi ketahanan pangan”, ungkap Tata.
Namun pernyataan Tata terkait penyertaan modal tersebut, kembali di ralat setelah dibukanya data laporan yang mencatat penyertaan modal BUMDES di tahun 2021 dan 2024.
“Kalau di tahun 2021 saya menjabat di bulan november, untuk 2024 saya lupa takut salah sebentar saya panggil Sekdes”, ujarnya.
Tak lama kemudian Sekertaris Desa (Sekdes) Santosa Anton memberikan penjelasan ihwal tersebut.
“Memang selain di Tahun 2025, ada juga penyertaan modal BUMDES sebesar 45 Juta, untuk usaha Sembako, usahanya masih berjalan” jelasnya.
Disinggung perihal kontribusi dari hasil usaha BUMDES melalui PADes, Kades dan Sekdes Santosa kompak menjawab belum ada sepeserpun.
“Usaha yang dikelola BUMDES baik sembako ataupun budidaya Domba, hingga saat ini belum memberikan kontribusi PADes sepeserpun” ucapnya.
Kendati tidak dijelaskan secara rinci lokasi usaha serta tata kelola BUMDES Santosa, namun dari pemaparan yang disampaikan Kades Selaku Direksi BUMDES serta kuasa pengguna Dana Desa. Dinilai patut ditelusuri tata kelola BUMDES yang terkesan mati suri.
Hal tersebut seiring dengan transparansi dalam penggunaan anggaran yang harus diketahui publik.
***Her
