PANYOCOKAN, CIWIDEY, Kab Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahratur Noor, S.Sos., menggelar Reses I Masa Sidang 2025-2026 pada Senin, 24 November 2025, di Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pertemuan ini mengungkap beragam isu krusial yang dihadapi warga, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah sosial. Selasa (25/11/2025).
Reses yang dihadiri Camat Ciwidey, Nardi Sunardi, S.E., M.Si., ini menjadi forum dialog terbuka. Aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendalam menyentuh isu sosial dan kesehatan.
Sorotan Kesehatan dan Peran Aktif PKK-Posyandu
Di sektor kesehatan, warga menyampaikan kekhawatiran terhadap tingginya kasus penyakit Tuberkulosis (TBC) di desa dan perlunya peningkatan fasilitas layanan kesehatan.
“Ibu-ibu mengeluhkan perlunya penguatan fungsi Posyandu dan Poskesdes. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap penanganan TBC yang masih menjadi momok,” jelas Humaira.
Peserta reses juga menyoroti peran strategis PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan anak. Warga berharap adanya alokasi anggaran khusus dari provinsi untuk pelatihan kader dan pengadaan alat kesehatan sederhana di tingkat Posyandu.
Pendidikan dan Harapan Lahirnya ‘Sekolah Rakyat’
Selain kesehatan, masalah pendidikan juga menjadi perhatian. Warga Panyocokan mengharapkan DPRD Jabar dapat memfasilitasi program pendidikan alternatif yang dikenal sebagai “Sekolah Rakyat.” Konsep ini diusulkan untuk menjangkau anak-anak putus sekolah atau mereka yang membutuhkan pelatihan keterampilan praktis untuk langsung terjun ke dunia kerja.
“Kami mencatat usulan mengenai ‘Sekolah Rakyat’ ini. Ini adalah ide inovatif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui jalur non-formal. Kami akan bahas peluang kolaborasinya dengan dinas terkait,” ujar Humaira.
Fenomena Sosial: Peningkatan Kasus Perceraian
Aspek sosial yang mengejutkan dan menjadi sorotan dalam reses ini adalah laporan mengenai peningkatan kasus perceraian di wilayah tersebut. Warga meminta pemerintah provinsi turun tangan melalui program konseling keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga.
“Ini adalah masalah serius. Peningkatan perceraian berdampak langsung pada anak-anak dan stabilitas sosial desa. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, untuk merancang program pencegahan dan penanganan,” tegas Humaira Zahratur Noor.
Komitmen Sinergi Camat dan DPRD
Camat Nardi Sunardi mengapresiasi Reses I ini karena telah berhasil memetakan masalah secara komprehensif. “Kami berterima kasih kepada Ibu dewan. Permasalahan ini bukan hanya masalah kecamatan, tetapi sudah menjadi masalah bersama. Kami siap bersinergi penuh dalam implementasi program pencegahan TBC, penguatan Posyandu, dan penanganan isu sosial keluarga,” tutup Camat.
Seluruh aspirasi yang disampaikan di Desa Panyocokan akan dibawa oleh Ibu Humaira ke tingkat provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Reporter M Ilham
