Wali Kota Bandung, Farhan Buka Ministerial Dialogue, Festival Layanan AHU Berdampak Tahun 2026 di Trans Hotel Bandung

Kota Bandung, Idisi Online – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut kehadiran para menteri, perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, serta peserta Ministerial Dialogue dalam rangkaian Festival Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Berdampak Tahun 2026 di Trans Hotel Bandung, Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam sambutan selamat datangnya, Farhan menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang terintegrasi, inklusif, mudah diakses, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami di Kota Bandung untuk menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam sebuah acara yang sangat penting ini,” ujar Farhan.

Menurutnya, Ministerial Dialogue memiliki nilai strategis karena tidak hanya mempertemukan pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, notaris, hingga masyarakat.

Farhan menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena pelayanan administrasi hukum umum bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

“High level dialog ini tidak hanya dihadiri para pejabat yang memiliki urusan dengan pelayanan hukum, tetapi juga para akademisi, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, para notaris, serta seluruh peserta Festival Layanan Administrasi Hukum Umum Berdampak 2026,” katanya.

Farhan juga mengaitkan penguatan layanan administrasi hukum dengan upaya Pemerintah Kota Bandung menata sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL).

Ia mengatakan, penataan PKL tidak semata-mata bertujuan menertibkan ruang kota, tetapi juga mendorong pelaku usaha informal agar dapat naik kelas menjadi pelaku usaha formal.

Menurut Farhan, kemudahan administrasi hukum dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi pelaku usaha informal untuk memiliki legalitas dan memperoleh akses pembiayaan.

“Upaya kami bukan sekadar penataan kota, tetapi memastikan para pelaku usaha informal ini bisa naik kelas menjadi para pengusaha yang formal. Untuk itu, kehadiran festival ini dengan layanan administrasi hukum umum harus menjadi solusi bersama,” ujarnya.

Ia menilai, semakin banyak pelaku usaha yang masuk dalam sistem administrasi hukum, semakin besar pula peluang mereka memperoleh akses terhadap layanan perbankan, pembiayaan, serta berbagai program pemberdayaan usaha.

Langkah tersebut, kata Farhan, sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kontribusi sektor usaha formal terhadap perekonomian.

Lebih lanjut, Farhan menekankan pentingnya integrasi pelayanan publik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat kelurahan.

Ia menyebut proses bisnis yang efisien, data yang valid, sumber daya manusia yang siap, regulasi yang mendukung, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik.

“Secara lebih singkatnya, apa yang dapat diintegrasikan, kita integrasikan. Apa yang dapat disederhanakan, kita sederhanakan. Apa yang membuat koordinasi pusat dan daerah bisa kita lakukan, maka harus dilakukan secara kolektif,” tutur Farhan.

Menurutnya, transformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti di tingkat pemerintah pusat. Perubahan tersebut harus dirasakan masyarakat hingga tingkat layanan pemerintahan paling dekat dengan warga.

“Kota Bandung tentu siap menjadi bagian dari upaya tersebut,” katanya.

Farhan berharap Ministerial Dialogue tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan bersama.

Sementara itu, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa penguatan layanan AHU merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses masyarakat.

Ia mengatakan Kementerian Hukum saat ini memiliki ratusan layanan yang terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem digital kementerian/lembaga lain.

Supratman menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, khususnya dalam integrasi data kependudukan, perpajakan, kewarganegaraan, keimigrasian, hingga sistem pemerintahan digital.

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 menjadi rangkaian kegiatan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi, serta masyarakat.

Puncak kegiatan diisi dengan Ministerial Dialogue bertema “Sinergi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Pelayanan Publik dan Layanan Hukum yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berdampak.”

Forum tersebut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga untuk membahas penguatan pelayanan publik, interoperabilitas sistem digital, integrasi data, kemudahan berusaha, pemberdayaan UMKM, serta keterhubungan layanan kewarganegaraan dan keimigrasian.

Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan pemberian penghargaan dan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai bentuk komitmen memperkuat transformasi layanan administrasi hukum umum yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.