BALI – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Agus Fatoni, terus mengawal pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan Bali Raya di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/7/2026).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pendampingan, serta pengawalan penganggaran daerah agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
Fatoni mengatakan, Kemendagri sejak awal berkomitmen mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui koordinasi di tingkat pusat maupun pembinaan kepada pemerintah daerah.
“Pertemuan hari ini penting. Kita bisa berdiskusi bagaimana mempercepat program ini. Kita bisa lakukan bersama-sama, dan Kemendagri sejak awal terus mendorong serta mendukung kegiatan BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah. Kami di pusat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat pusat,” kata Fatoni.
Menurut Fatoni, di tingkat daerah Kemendagri terus mendorong kepala daerah agar memiliki komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Sementara di daerah kami terus mendorong agar daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka percepatan program perlindungan sosial,” ujarnya.
Fatoni juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali bersama pemerintah daerah mencanangkan gerakan serentak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jadi di Bali nanti didorong saja pencanangan secara terbuka, gerakan serentak untuk menggelorakan semangat agar semuanya memberikan perhatian terhadap program ini. Nanti gerakan itu diikuti oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Fatoni.
Menurutnya, sosialisasi secara masif menjadi kunci agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sementara pemerintah daerah semakin menyadari bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan program prioritas nasional.
“Kesadaran ini perlu diberikan kepada semua pihak agar memiliki semangat yang sama. Pihak yang dilindungi mengetahui haknya, pihak yang melindungi mengetahui kewajibannya, dan pemerintah memahami bahwa ini merupakan program strategis sekaligus program prioritas yang harus didukung bersama,” tuturnya.
Sebagai pembina pemerintah daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, gubernur, sekretaris daerah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempercepat implementasi program di daerah.
“Maka Bapak dan Ibu harus percaya diri. Di kabupaten/kota harus bertemu dengan kepala daerahnya. Para kepala kantor wilayah juga bertemu dengan gubernur dan sekretaris daerah. Kalau memang perlu, nanti saya siap untuk mendampingi,” lanjutnya.
Fatoni menegaskan, salah satu peran strategis Kemendagri adalah memastikan dukungan anggaran melalui APBD. Karena itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah terus melakukan pembinaan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau dari sisi pemerintah, pemerintah daerah juga harus menganggarkan. Ini penting. Kalau tidak didorong, bisa saja tidak menganggarkan. Karena itu, kami dari Kemendagri melakukan pendampingan dari sisi penganggaran,” sambungnya.
Ia menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan sejak tahap penyusunan hingga evaluasi APBD. Melalui mekanisme tersebut, Kemendagri dapat memastikan dukungan anggaran bagi program perlindungan sosial tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Di pedoman penyusunan APBD kita masukkan, kemudian dalam evaluasi APBD bisa kita cek. Setelah itu, sosialisasi juga kita lakukan melalui berbagai pertemuan dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan daerah juga ikut mendukung dari sisi penganggaran,” tuturnya.
Selain memastikan pengalokasian anggaran, Kemendagri juga mengawal pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.
“Kemudian dari sisi pelaksanaan kami juga ikut mengawal. Bagi daerah yang sudah menganggarkan, kita dorong agar segera mencairkan. Jangan sampai sudah menganggarkan tetapi tidak dicairkan,” ucap Fatoni.
Untuk mendukung implementasi program, Ditjen Bina Keuangan Daerah secara berkelanjutan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui sosialisasi, rapat koordinasi, coaching clinic, hingga pembukaan desk konsultasi.
“Ini yang terus kita lakukan. Pendampingan kita fasilitasi dan kita pastikan berjalan. Bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan rakor saja, tetapi juga melalui coaching clinic, pembukaan desk konsultasi, dan pendampingan secara terus-menerus agar program ini berjalan dari sisi penganggaran, pelaksanaan, sosialisasi, maupun koordinasi,” ucapnya.
Melalui penguatan koordinasi, pembinaan pemerintah daerah, serta pengawalan penganggaran APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri berharap cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali terus meningkat sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kemendagri dalam memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui dukungan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
