Kab. Bandung, Idisi Online – Program Bedah Rumah Prabowo melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hari ini ditinjau langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Peninjauan dilakukan di Kp. Katapang RT 05 RW 14, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Anggota DPR RI Dapil Jabar II Fraksi Partai Nasdem H. Rajiv Singh, Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. H. Herman Suryatman, M.Si., Camat Katapang, Rahmat Hidayat, S.STP., MAP., beserta jajaran Muspika, dan Kepala Desa Cilampeni, Aep Saepuloh.
Lokasi tersebut merupakan salah satu titik Calon Penerima Calon Lokasi Keluarga Penerima Manfaat (CPCL KPM) Program BSPS, sekaligus lokasi simulasi “Tender Rakyat Pemilihan Terbuka Toko/PTT”.
Apa Itu Program Bedah Rumah Prabowo?
Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Program Bedah Rumah Prabowo merupakan Program BSPS atau yang dikenal sebagai program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
1. Tujuan
Meningkatkan kualitas rumah warga kurang mampu agar layak huni. Sasarannya adalah rumah dengan atap bocor, lantai tanah, dinding bambu, ventilasi kurang, dan tidak memiliki MCK.
2. Bentuk Bantuan
Bukan membangun rumah baru, melainkan “bedah” atau renovasi. Pemerintah memberikan bantuan dana stimulan + bahan bangunan.
– Besaran : Sekitar Rp20 juta – Rp35 juta per rumah, tergantung daerah dan tingkat kerusakan.
– Skema: Padat karya. Pekerjanya diutamakan dari warga sekitar dan didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan dari Kemensos/Kementerian PU.
3. Sasaran Penerima
– Warga miskin / rentan miskin
– Memiliki rumah sendiri dan berstatus RTLH
– Terdaftar dalam DTKS – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
– Diusulkan oleh desa/kelurahan, dan diverifikasi oleh Dinsos & Kemensos
4. Ciri Khas Era Prabowo
Pemerintah menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kuota program BSPS diperbesar dan diprioritaskan di daerah 3T, kantong kemiskinan, dan daerah rawan bencana.
Maruarar Sirait pun menyampaikan terkait perolehan tanah bahwa Presiden Prabowo sekarang mengeluarkan kebijakan baru untuk rakyat terkait BPHTB bahwa Kebijakan Bapak Prabowo yaitu menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0%, bersamaan dengan gratisnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dukungan PPN, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hasil Aspirasi Anggota DPR RI
Adapun KPM yang ditinjau hari ini merupakan penerima bantuan hasil aspirasi dari Anggota DPR RI Dapil II Jabar Fraksi Partai Nasdem, H. Rajiv Singh.
“Sebagai anggota dewan wajib membantu warga di daerah pemilihan. Saat di Senayan kami di fraksi, tapi saat di dapil kami harus memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai pendukung,” ujar Rajiv.
Antusiasme masyarakat terlihat saat menyambut Menteri PKP beserta rombongan. Warga tampak akrab melakukan komunikasi langsung dengan Maruarar Sirait di lokasi KPM.
Di Kabupaten Bandung untuk alokasi bantuan BSPS tahun anggaran 2026 adalah sebanyak 3235 berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 35 penerima manfaat bantuan BSPS.
Pewarta: Tim Idisi Online
