Garut Idisi Online – Salah satu pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2021 adalah pembangunan Sanitary landfiil. Proyek yang menelan anggaran 5 miliar lebih itu dbelakangan dikabarkan menuai masalah.
Dalam pelaksanaan kegiatan yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Pasir Bajing tersebut, pada akhir masa pekerjaan ternyata menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan uji petik BPK yang didampingi sejumlah pihak termasuk PPK dan PPTK. Ditemukan adanya pengurangan volume pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pembayaran
Ikhwal temuan atas pengurangan volume pekerjaan hingga terhitung adanya kelebihan pembayaran senilai Rp316.492.719,88. Tersebut secara terperinci dan harus dipertanggungjawabkan.
Keterangan yang disampaikan Kepala Dinas LH Garut, Jujun Juansyah kepada awak media terkait hal itu. Saat berhasil ditemui dikantornya pekan lalu, Jujun menyebut persoalan itu telah terselesaikan.
“Persoalan tersebut sudah terselesaikan melalui mekanisme yang semestinya. Kami tempuh dengan konsultasi serta bantuan berbagai pihak termasuk Kasi Datun Kejari. Pengembalian kelebihan pembayaran senilai hasil pemeriksaa. BPK telah ditunaikan ke kas Daerah” Ungkap Jujun.
Kendati dalam penjelasannya, Kadis LH menyebut telah adanya pengembalian keuangan sesuai temuan. Sayangnya tidak sambil memperlihatkan resi/bukti pengembalian itu.
Padahal diketahui saat pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV. PPM, dengan no kontrak 03/027/282/SPK-PPK/PSL/BK-DLH/VIII/2021. Dengan nilai kontrak sebesar Rp5.435.845.000,00. Kala itu Jujun belum menjabat sebagai Kadis LH.
Sejauh ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu, Taupik Buldani yang menjabat sebagai Kabid Kebersihan, semestinya dapat memberikan penjelasan lebih detail terkait persoalan itu. Sayangnya Taupik sangat sulit ditemui untuk diminta keterangan.
Berkali coba disambangi di kantor bahkan dikediamannya, Taupik sulit ditemui, terkesan buang badan. Ternyata bukan hanya dengan awak media dan LSM saja Taupik jual mahal. Hal itu pun dikeluhkan sejumlah staf dilingkup DLH Garut, mengaku kesulitan berkoordinasi dengan Taupik meski lewat telepon seluler, lantaran kerap gonta ganti nomor.
*** Heryawan Azizi
