Sukabumi – idisionline.com || Program MBG alias Makan Bergizi Gratis, merupakan program prioritas Presiden Prabowo, pemerintah menyediakan makanan bergizi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, meningkatkan prestasi akademik, serta mendukung tumbuh kembang masyarakat Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan sekalipun libur sekolah, pelaksananya akan disesuaikan dengan jadwal dan syarat yang ditentukan, seperti siswa bersedia datang ke sekolah untuk mengambil makanan jika tidak ada siswa yang datang, dapur MBG tetap bisa beroperasi untuk melayani kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Tapi apa yang terjadi di SMPN 2 yang ada tepat di depan Kantor Pemerintah Kota Sukabumi dengan julukan populer jalan Dago, terhitung sejak Senin 17 November 2025 hingga berita ini diturunkan (Jumat 21 November 25) ratusan siswa dan siswi di sekolah tersebut terpaksa tidak menerima menu Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah dapur layanan menghentikan aktivitas produksi.
Sontak membuat para orang tua kaget atas kejadian ini, bukankah program MBG ini harus berjalan terus sekalipun hari libur? Timbul berbagai pertanyaan dari berbagai pihak.
Kondisi ini dibenarkan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Cikole kebonjati 01, Aziz Fauzi Rahman.
Saat dikonfirmasi melalui telepon, Aziz Fauzi Rahman kepada idisionline.com membenarkan bahwa SMPN 2 kota Sukabumi tidak terkirim selama seminggu ini, namun ia optimis untuk minggu depan sudah kembali kembali normal.
“Iya betul pengiriman MBG untuk SMPN 2 kota Sukabumi Minggu ini harus libur karena adanya keterlambatan pencairan anggaran, sehingga kami terpaksa harus libur dulu” tegasnya, Jumat (21 November 2025).
Meski Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas insiden yang muncul terkait program MBG, yang mengindikasikan tanggung jawab ada pada sistem pemerintahan secara keseluruhan untuk memastikan kelancaran program, namun fakta di lapangan berkata lain.***
Reporter : Agus Pren
