Kota Bandung , Idisi Online – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan mendorong agar berbagai program kesehatan di Kota Bandung tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan atau seremonial semata.
Setiap program harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Elton saat menghadiri Lokakarya Mini Kesehatan 2026 di Aula Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia mengatakan, DPRD Kota Bandung memiliki tiga fungsi utama yang berkaitan erat dengan pembangunan kesehatan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Fungsi penganggaran adalah memastikan APBD Kota Bandung signifikan dan berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Di antaranya terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG), stunting, serta HIV/AIDS,” ujarnya.
Ia menyontohkan, komitmen Pemkot dan DPRD Kota Bandung dalam mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC). Anggaran UHC Kota Bandung mencapai sekitar Rp320 miliar setiap tahun.
Elton mengatakan, sebelumnya terdapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, ketika dukungan tersebut dihentikan, Pemkot dan DPRD Kota Bandung tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.
“Ini salah satu fungsi DPRD, yaitu menganggarkan APBD Kota Bandung untuk kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan,” katanya.
Selain penganggaran, Elton menilai fungsi pengawasan menjadi sangat penting. Sebab, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga harus dilihat dari output dan outcome yang dihasilkan.
“Kita harus melihat output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, supaya program tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Elton secara khusus menyoroti pelaksanaan program CKG.
Ia berharap pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya berakhir ketika masyarakat menerima hasil pemeriksaan, tetapi dilanjutkan dengan pemetaan kondisi kesehatan dan intervensi bagi warga yang memiliki risiko penyakit.
Ia berkaca pada pengalaman mengikuti general check-up yang hasilnya diberikan tanpa penjelasan lebih lanjut.
Masyarakat yang bukan berlatar belakang tenaga medis tentu membutuhkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan serta langkah yang harus dilakukan selanjutnya.
“Kalau hanya sebatas diperiksa saja, sayang. Kita mengeluarkan anggaran, diperiksa, setelah itu dibiarkan. Harapan saya program ini tidak hanya berhenti di pemeriksaan, tetapi ada tindak lanjutnya seperti apa,” kata Elton.
Oleh karena itu, ia mendorong agar data hasil CKG di tingkat kecamatan dan puskesmas dapat dipetakan secara lebih detail.
Misalnya, dari jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan, diketahui berapa orang yang memiliki potensi penyakit dan berapa yang telah mendapatkan tindak lanjut.
Data tersebut penting bagi DPRD untuk menentukan kebijakan dan penganggaran berikutnya. Jika ditemukan angka risiko penyakit yang cukup tinggi, pemerintah bersama DPRD dapat segera menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Kalau kegiatan-kegiatannya tidak hanya sebagai seremonial, setelah tindak lanjut harus ada dampak yang terjadi pada masyarakat. Ketika kita mengetahui berapa banyak warga yang memiliki potensi penyakit, pemerintah bisa bergerak cepat membuat program dan penganggaran,” katanya.
Elton juga menyoroti persoalan stunting yang menurutnya membutuhkan strategi penanganan secara menyeluruh. Upaya penurunan stunting, kata dia, harus mengedepankan deteksi dini sekaligus kolaborasi lintas sektor.
Ia menilai penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, serta elemen masyarakat.
“Penanganan stunting perlu kolaborasi. Kita harus berkoordinasi antara Dinas Kesehatan, DPPKB, kecamatan, lurah dan unsur lainnya untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” tuturnya.
Elton juga mengingatkan masih adanya kemungkinan orang tua yang enggan memeriksakan anaknya karena khawatir mendapat stigma ketika anak dinyatakan mengalami stunting.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar deteksi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Ia berharap Lokakarya Mini Kesehatan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan program kesehatan di tingkat kecamatan benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
“Ukuran kami di DPRD Kota Bandung ketika membuat program adalah dampaknya seperti apa. Jadi bukan hanya berapa kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Sumber Humas DPRD Kota Bandung
