Oleh : Elut Haikal
Kabinet kerja Presiden Prabowo perlahan terus berjalan sesuai dengan Program Janji Kampanye Kerja & Cita cita harapan yang keluar dari tekad Statemen kuat saat berpidato pada Pelantikan dan pidato lain nya diberbagai kesempatan yang terus tampak konsisten ingin memajukan dan mensejahterakan Bangsa dan Negara, dalam pengabdian sisa hidup nya ?
Dengan Pedoman Falsafah Ideologi Pancasila dan UUD 45, Sebagai Landasan Pembangunan yang selaras dengan Reformasi Demokrasi
Ditengah realisasi pemberantasan KKN oleh tiap Rezim reformasi sebelum Prabowo terus berjalan kurang lebih 25 tahun bukan habis, malah menyisakan berbagai kasus dengan hukuman ringan yang terus. tambah masalah baru terjadi akumulasi penumpukan kasus, yang tidak tuntas dari Kinerja Pemerintah Pusat dan daerah.
harapan semua Elemen bangsa saat itu yang kini dirasakan, ternyata reformasi cuma harapan saja, semodel dagelan akrobat sistem politik Balik nama pada perebutan kekuasaan, hanya beda sebutan rezim, nama, wajah pemimpin dari orde lama ke orde baru, ke Reformasi isi nya masih KKN dan KKN malah sekarang Plus Oligarki.
Dimana peralihan pertama orde lama ke orde baru pada Akar masalah lebih tajam pada perdebatan Peta politik Ideologi, bukan berarti luput dari KKN.
peralihan kedua di era orde baru ke reformasi perbedaan tajam pada akar masalah isyu kesenjangan Sosial, akibat Pemerintah yang Diktator, tidak Transparan & KKN.yang meraja rela.
Tujuan utama perubahan Reformasi pada pembersihan KKN secara total agar tercipta pemerintahan yang bersih dan Adil, transparan tanpa dihantui rasa takut tertekan, namun dalam perjalanan nya semakin ga jelas dan kabur.
Dimana HAM sebagai tonggak Supremasi Hukum yang ada selama ini, tidak mengikis habis akar KKN , malah makin terang² ngan tampa rasa malu di era reformasi ini
Yang ada KKN merata dari pusat & daerah.
Lebih ngeri lagi lahirnya Oligarki yang diisi Feodal Kapitalis gaya baru, memonopoli kendali dan pengaruh bukan saja di pemerintah tetapi di semua lini, politik, Ekonomi, Sosial dan Hukum
Yang berefek pada arus berpikir Strata Sosial yang bebas dan lepas kendali, membentuk watak dan karakter baru kepribadian bangsa, Penegakan Hukum yang lemah dan tidak adil, semakin subur KKN menjadi model budaya berjamaah menjadi tontonan publik budaya Suap, transaksi jual beli hukum, jual beli jabatan PNS, ASN di semua Institusi, terjadi
maraknya Perjudian online, Penyelundupan, Pelacuran, Peredaran Narkoba, Perkelahian dll.
Lahirnya Ormas islam Radikal, LSM dan Ormas atau OKP Arogan, Marak nya Aksi-aksi Demo bayaran dan tandingan kepentingan politik dan oligarki yang tidak menyuarakan hati nurani rakyat.
Ramainya Kritik Pemerhati kebijakan pemerintah yang pedas dan tajam, namun dengan tujuan pola bagi jatah, pada kesalahan kebijakan yang dianggap merugikan negara, seolah kritik tajam keluar dari lubuk hati yg paling dalam, dengan pura pura bersungguh hati padahal tidak mengakar di lubuk hati hanya mainkan kepiawaian mengupas masalah untuk dijadikan alat tembak saja. pemanfaatan kondisi agar terlihat berisi dan idealis tetapi sering lenyap tak karuan tak tentu arah diperjalanan.
Semua ini membentuk watak dan karakter di linkungan masyarakat baik secara individu atau kelompok yang mengikis perilaku norma beragama, adat istiadat, sopan santun, bahkan hilang nya etika moral dan akhlak.
Mirisnya Perilaku demikian itu menjadi bagian gaya hidup para Elit Politik, Eksekutif , Legislatif dan APH (Aparat Penegak Hukum) yang sering dipertontonkan perilaku Arogan, Angkuh, intimidasi, semena-mena, serta tidak adil adalah fenomena perilaku tidak lazim, dan tidak pantas di pertontonkan banyak merugikan masyarakat hingga pada ancaman & Pemerasan dengan dalih aturan demi penegakan hukum.
Bagian lain perilaku ekonomi pasar bebas , monopoli barang, modal, lahan tambang, kelautan perkebunan, Pertanian, peternakan dll, Monopoli pengelolaan hasil bumi, laut hingga pemasaran di kuasai yang berkolaborasi dgn elit politik, legislatif dan APH sehingga menjadi pola permainan bersama untuk saling melindungi.
Wajar jika dari awal 1998 perjalanan Reformasi hingga 2024, di gadang² sebagai pelopor Indonesia maju, Pemerintah yang bersih dari KKN, namun kenyataan nya dirusak bukan oleh satu 1 atau 5 gelintir orang seperti Zaman Orde Baru 1 atau 2 partai tetapi lebih miris seperti bergerombol berkoalisi antar elit politik legislatif ,eksekutif dan APH bersama Oligarki. Untuk menjarah kekayaan Negara yang tidak dinikmati Rakyat tetapi hanya dinikmati oleh golongan atau kelompok kekayaan kita ini ibarat piala bergilir.
Dimana semboyan Gemah Ripah Loh Jinawi untuk rakyat tinggal cerita, terbukti selama ini mereka lebih berkomitmen takut pada elit politik, ketimbang berkomitmen membela negara dan rakyat, terbukti secara umum reformasi jalan di tempat dengan tidak mau adanya UU penyitaan Aset.
Kini saat nya pada titik nadir reformasi ini sebagai pertaruhan kabinet pemerintahan Prabowo untuk menata ulang cita cita reformasi, terutama penegakan hukum dan mengembalikan marwah PSN, ASN utaman APH ( TNI, POLRI & JAKSA ) garis terdepan yg harus kembali di gembleng rasa nasionalisme yg tinggi serta penegakan disiplin aturan dengan konsekuensi hukuman yang berat, jika penegak hukum melanggar hukum sebagi abdi negara.
Yang harus di dukung oleh semua elemen bangsa dan rakyat.Agar tidak terjadi akumulasi masalah yang merugikan negara, akibat perilaku KKN dan Oligarki
Keadaan sisa hutang negara yang besar bukan pendapatan yang besar untuk membayar Utang, kabinet prabowo yang diharapkan dapat mengendalikan gejolak Ekonomi, Politik, Sosial lima tahun ke depan bisa terkikis habis.
Kekayaan alam dapat dikelola negara sesuai cita² Presiden menuju negara maju dan mandiri yang dinikmati oleh rakyat nya, negara yang besar yang tidak terus menerus saling mewariskan hutang dan keborokan.
Hal ini tantangan ditengah ke adaan Ekonomi Dunia yang terus merosot, peperangan yang terus berlanjut. Belum Intern bangsa yg ingin merongrong dan menggangu di setiap penguasa baru agar dapat peran penting.
Tantangan berat lainya faktor luar yg tidak kalah penting yg akan Intervensi selalu merobek penataan di segala bidang, perlu ekstra hati² bagi bangsa ini untuk menjaga bersama kedaulatan bangsa, merekat kan persatuan.
Kabinet Prabowo sedang berupaya merubah tatanan yang bebas KKN, tegak Hukum yang adil tidak tebang pilih.
Akankah pihak bangsa kita sendiri nanti di tengah jalan pada pemerintahan Prabowo akan merongrong dan merusak ?
Atau bersama sama mendukung menuntas kan persoalan bangsa ?
