Karawang, Idisionline.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, H. Endang Sodikin (Gerindra), menyelesaikan Reses Masa Sidang I Tahun 2025. Pada Jum’at (31/10/2025), ia mendatangi Kantor Desa Walahar, Kecamatan Klari.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis. Tujuannya menjaring aspirasi krusial terkait kesejahteraan dan pembangunan desa.
Isu peningkatan kesejahteraan petugas garis depan kesehatan menjadi perhatian utama dalam dialog. Holifah, perwakilan Kader Posyandu, menyampaikan keluhan mengenai honor yang rendah.
Selain itu, ia menyoroti kebutuhan mendesak akan fasilitas penunjang digital. Kader Posyandu butuh handphone atau bantuan pulsa/kuota. Alasannya, pelaporan kegiatan wajib mereka lakukan melalui aplikasi seluler.
Senada, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Walahar mengajukan permohonan pengadaan alat digitalisasi. Langkah ini penting untuk mewujudkan program Desa Digitalisasi. Dengan demikian, pelayanan publik akan meningkat efisiensinya.
Di sisi lain, Sekretaris Desa (Sekdes) Walahar menyampaikan tiga usulan strategis untuk kemajuan desa. Usulan tersebut meliputi:
Program ‘Walahar Kreatif’: Inisiatif melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan perekonomian lokal. Langkah ini sekaligus menekan angka pengangguran.
Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim): Program ini mewujudkan lingkungan desa yang asri dan hijau.
Pengembangan ‘Walahar Bersih’: Desa akan membangun sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan.
Menanggapi semua aspirasi, H. Endang Sodikin menegaskan komitmennya. Menurutnya, masukan dari masyarakat Walahar adalah mandat rakyat. Ia berjanji akan membawa mandat tersebut ke meja pembahasan di DPRD.
“Aspirasi ini adalah mandat rakyat. Khusus untuk kenaikan honor kader dan penyediaan fasilitas digital, ini akan kami prioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang,” ujar Ketua DPRD Karawang itu.
Ia mengakhiri pertemuan dengan janji untuk mendorong upaya digitalisasi desa, penanganan pengangguran, dan program lingkungan.
Tentu saja, ia akan melakukannya melalui fungsi budgeting serta pengawasan lembaga legislatif. Reses ini memperkuat upaya DPRD Karawang. Mereka memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
