Kota Bekasi, Idisi Online – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar, khususnya yang melampaui target yang sudah ditetapkan.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi lebih lanjut oleh Komisi V DPRD Jawa Barat untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan yang sudah ditetapkan dengan implementasi program di lapangan.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Encep Sugiana, capaian program yang melebihi target perlu dikaji secara komprehensif. Apakah hal tersebut disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal.
“Atau karena alasan kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik,” kata Encep Sugiana, Kota Bekasi, Kamis (2/4/2026).
Masih menurut Encep Sugiana, pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pembahasan LKPJ Gubernur TA 2025 yang dilakukan selama tiga hari di sejumlah wilayah, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi difokuskan pada pendalaman pencapaian program lintas sektor strategis.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga sektor tenaga kerja dan kesehatan.
Melibatkan juga berbagai perangkat daerah di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kesehatan beserta jajaran rumah sakit dan laboratorium kesehatan daerah.
“LKPJ 2025 ini pada dasarnya merupakan instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Encep Sugiana.
Seluruh hasil pendalaman yang dilakukan di tingkat komisi menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur TA 2025.
Dengan demikian, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan kualitas perencanaan program serta peningkatan pelayanan publik secara nyata di Jawa Barat.***
Humas DPRD Jabar
Rep. Imul
