PONTIANAK, Idisionline — Menjelang Hari Raya Idulfitri, masyarakat Kota Pontianak dihadapkan pada penderitaan antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ironisnya, di tengah kelangkaan yang menyiksa warga dan memacetkan jalanan ibukota provinsi, pemerintah daerah dan PT Pertamina justru terus menggaungkan klaim bahwa “stok BBM aman”.
Kondisi paradoks ini memantik kemarahan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Kalimantan (BEM SEKA). Mereka menilai pernyataan pemerintah sangat jauh dari realitas lapangan dan mendesak adanya tindakan nyata, bukan sekadar janji manis di media.
Koordinator Wilayah (Korwil) BEM SEKA Kalimantan Barat, Meksi Kerol, mengkritik keras lambannya respons pemerintah dan aparat dalam menangani krisis ini. Ia menegaskan bahwa jika stok dari pusat benar-benar aman, maka kekosongan di SPBU adalah bukti nyata adanya kebocoran distribusi dan penimbunan massal menjelang Lebaran.
“Pernyataan bahwa stok aman adalah omong kosong jika rakyat masih harus antre berjam-jam dan berujung melihat papan pengumuman ‘BBM Habis’. Kami mendesak para pejabat jangan cuma duduk di ruangan ber-AC dan menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang). Turun langsung ke lapangan, lakukan sidak, dan lihat sendiri penderitaan rakyat menjelang Lebaran ini!” tegas Meksi Kerol saat memberikan pernyataan di depan awak media. (20/03)
Lebih lanjut, Meksi menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat pengecer. Kuota BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah sering kali disedot oleh oknum penimbun yang menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi (tangki siluman) untuk meraup keuntungan berlipat ganda saat momen hari raya.
Menyikapi krisis kelangkaan di Pontianak ini, Korwil BEM SEKA Kalbar melayangkan Tiga Tuntutan Darurat Jelang Lebaran:
1. Turun Sidak dan Bongkar Mafia BBM: Mendesak Gubernur Kalbar, Wali Kota Pontianak, Kapolda Kalbar untuk segera memimpin Inspeksi Mendadak (Sidak) ke seluruh SPBU dan depot-depot secara langsung. Jangan beri ruang bagi mafia migas yang menimbun BBM untuk keuntungan pribadi di tengah penderitaan rakyat.
2. Batasi dan Ketatkan Penjualan BBM Subsidi: Menuntut Pertamina dan pihak SPBU untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi secara ketat dan tepat sasaran. Tindak tegas dan pidanakan oknum yang tertangkap menggunakan tangki modifikasi atau membeli berulang kali dalam sehari.
3. Tempatkan Personel Aparat di Setiap SPBU: Mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar untuk menempatkan personel keamanan berseragam di setiap SPBU di Pontianak. Kehadiran aparat di lokasi mutlak diperlukan untuk mengawasi proses distribusi agar tidak terjadi penyelewengan, mencegah aksi premanisme, serta menertibkan antrean yang mengular.
Sebagai penutup, BEM SEKA Kalbar memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan hajat hidup orang banyak. Kelambanan dalam merespons krisis ini dinilai sebagai bentuk matinya empati birokrasi terhadap rakyat.
”Pemerintah dan aparat terkesan memelihara penyakit kronis ini setiap menjelang Lebaran. Pembiaran ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Jangan terus menguji kesabaran masyarakat yang sedang lelah berpuasa dan antre berjam-jam di jalanan. Ketika urusan perut dan hajat hidup orang banyak terus dipermainkan oleh kelalaian birokrasi dan keserakahan mafia, jangan kaget jika gelombang kemarahan publik yang selama ini diam akan meledak menjadi sebuah gerakan perlawanan sosial yang jauh lebih masif dari sekadar antrean di SPBU,” pungkas Meksi Kerol.
