ASAHAN, IdisiOnline – Sekretaris Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA) Kabupaten Asahan, Said Ibnu Rulian Ahmad, menyoroti viralnya pemberitaan mengenai sejumlah personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Asahan yang kedapatan makan bersama seorang tersangka kasus narkotika di sebuah restoran.
Said menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut profesionalitas, integritas, serta kedisiplinan aparat penegak hukum dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan tahanan. Rabu (18/11/26).
“Kami sangat menyayangkan apabila benar terdapat tindakan personel yang membawa atau mengajak tersangka narkotika makan di restoran dalam situasi yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena menyangkut marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tegas Said .
Menurut Said, penanganan perkara narkotika menuntut ketegasan dan kepatuhan penuh terhadap kode etik. Tindakan di luar prosedur dikhawatirkan akan memicu persepsi negatif dan mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan narkoba di Kabupaten Asahan.
Terkait penanganan kasus ini, PD GPA Asahan meminta Kapolda Sumatera Utara agar tidak sekadar menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Said mendesak adanya pemeriksaan internal yang objektif, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh personel yang terlibat di lokasi kejadian.
“Kami meminta persoalan ini diusut secara terang-benderang. Jika terbukti ada pelanggaran, harus dijatuhi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai muncul kesan di tengah masyarakat bahwa pelanggaran etik dan disiplin di tubuh kepolisian cukup diselesaikan dengan permintaan maaf,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa Gerakan Pemuda Al Washliyah Kabupaten Asahan tetap mendukung penuh upaya Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut harus dijalankan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Jangan hanya masyarakat yang dituntut untuk taat hukum. Aparat penegak hukum justru harus menjadi teladan utama dalam mematuhi aturan. Kami ingin Polri semakin dicintai dan dipercaya masyarakat melalui tindakan nyata yang berintegritas, bukan sekadar pernyataan,” tutup Said.













