TEBING TINGGI, idisiOnline-– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi untuk memperkuat pengintegrasian keadilan dan kesetaraan gender ke dalam setiap tahapan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sektoral yang hanya menyangkut perempuan dan anak. Lebih dari itu, isu ini mencakup pemenuhan kesempatan, akses, serta pelayanan publik yang setara dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas.
Erwin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengedepankan perspektif gender dalam menyusun program dan kegiatan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas publik yang inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, ia menyoroti urgensi implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Setiap kepala OPD diingatkan untuk merancang anggaran berbasis kebutuhan dan program prioritas, serta meninggalkan kebiasaan mengalokasikan dana untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas tanpa luaran (output) yang terukur.
“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Sekda juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral dan meninggalkan pola kerja birokrasi yang terjebak rutinitas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan komitmen kuat, inovasi, serta keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan.
Penerapan RAD Kesetaraan Gender ini diharapkan berjalan selaras dengan target pembangunan prioritas daerah lainnya, seperti percepatan penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pendorongan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan wujud dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Dokumen ini juga diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat,” jelas Hamdani.
Rakor strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.













