SUKABUMI – idisionline.com || Dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah senilai milyaran rupiah kembali mencuat. Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) pada pembangunan SDN Cipicung Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi diduga merupakan suami dari kepala sekolah itu sendiri. Dinas PDK Kabupaten Sukabumi terkesan mandul dalam pengawasan.
Saat dikonfirmasi, Selasa 17 November 2026, Kepada sekolah SDN Cipicung Elis Hendraliati, S.Pd. sedang tidak ada di tempat, hanya ada ketua pelaksana (P2SP) yang merupakan suami dari kepala sekolah, dan dirinya membenarkan bahwa ia adalah ketua P2SP pada proyek revitalisasi di sekolah tersebut. Ia mengarahkan ke Kepala Desa setempat.
Padahal, dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) revitalisasi, Ketua P2SP tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga dengan kepala sekolah, apalagi suami sendiri. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya kolaborasi yang tidak diinginkan dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
Dalam struktur panitia yang diatur dalam juknis, Ketua P2SP harus berasal dari masyarakat setempat atau komite sekolah, dan memahami bidang konstruksi. Syarat itu dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
Diharapkan pihak terkait yang berwewenang dalam hal ini untuk mengkaji ulang bantuan anggaran yang digelontorkan di sekolah tersebut.
Pelanggaran juknis dengan menunjuk suami atau istri sebagai Ketua P2SP dapat berujung pada tiga sanksi berlapis, yakni: – sanksi administratif berupa teguran tertulis, – penundaan kenaikan pangkat hingga – pencopotan Kepala Sekolah dari jabatannya, – sanksi fiskal berupa penghentian atau pembekuan pencairan dana revitalisasi, – kewajiban mengembalikan dana ke kas negara, hingga sekolah masuk daftar hitam penerima bantuan APBN berikutnya, serta sanksi – pidana Tipikor berupa penjara, denda, dan uang pengganti apabila terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang, mark-up, manipulasi LPJ, atau kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala sekolah dihubungi lewat telepon tidak merespon dan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Publik pun menunggu langkah pengawasan dari dinas pendidikan dan aparat pengawas terkait, agar program revitalisasi yang menggunakan uang negara miliaran rupiah ini tidak ternoda oleh praktik yang menyimpang dari aturan.
Ketentuan struktur panitia (P2SP) pada program revitalisasi sekolah :
Istri/suami Kepala Sekolah tidak boleh menjadi Ketua P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) pada program Revitalisasi Sekolah.
Alasannya:
Ketua P2SP wajib dari unsur masyarakat / komite, bukan keluarga kepala sekolah
Dalam Juknis Revitalisasi, susunan P2SP itu:
-1. Penanggung Jawab: Kepala Sekolah.
-2. Ketua: Unsur masyarakat yang memiliki latar belakang konstruksi.
-3. Sekretaris/Logistik: Unsur masyarakat.
-4. Bendahara: Unsur satuan pendidikan.
5. Kepala Pelaksana: Unsur masyarakat.
Jadi Ketua P2SP itu sengaja dipisahkan dari Kepala Sekolah agar ada _check and balance_. Kepala Sekolah yang menandatangani PKS, mengaktifkan rekening, dan mengontrol P2SP, tidak boleh sekaligus mengendalikan pelaksana lewat suami/istrinya sendiri. Dengan tujuan tidak tidak terjadi konflik kepentingan dan KKN.
Setiap anggota P2SP wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Juknis 2026 juga secara tegas membatasi keterlibatan keluarga inti Kepala Sekolah, termasuk suami/istri, anak, dan orang tua, dalam posisi tertentu di struktur P2SP, baik sebagai ketua, kepala pelaksana, pengawas maupun pekerja.
Potensi risikonya besar, bukan sekadar administrasi,
Kalau tetap dipaksakan, konsekuensinya bisa:
– Temuan audit dari APIP / BPMP / Inspektorat
– Dana dianggap tidak sah dan bisa diminta dikembalikan
– Dilaporkan ke APH karena dugaan penyalahgunaan wewenang.
_/(Agus Pren)













