SERDANG BEDAGAI — Sebuah bangunan yang dikelilingi tembok tinggi dan kokoh dengan gerbang depan yang selalu tertutup rapat menuai sorotan dari masyarakat setempat hingga awak media. Tidak adanya plang nama perusahaan di area pintu masuk turut memicu tanda tanya besar mengenai identitas serta aktivitas yang berlangsung di balik bangunan tersebut.
Berdasarkan informasi dari sumber yang enggan disebutkan identitasnya, perusahaan yang diduga milik pengusaha berinisial HS tersebut diketahui bernama PT Pabrik Karet Nusantara (PKN). Perusahaan ini berlokasi di Jalan Lintas Tebing Tinggi–Kisaran, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.
Sumber itu mengungkapkan bahwa perusahaan telah beroperasi sejak lama, namun diduga tidak pernah menyampaikan laporan per semester terkait pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan usahanya. Padahal, pelaporan berkala setiap enam bulan tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha guna mengantisipasi potensi kerusakan lingkungan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Selain persoalan laporan lingkungan, tim media juga mendapatkan informasi bahwa perusahaan tersebut diduga belum mengantongi Surat Kelayakan Operasional (SLO). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 5 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib memiliki SLO untuk fasilitas pengelolaan lingkungan yang meliputi pembuangan dan pemanfaatan air limbah, pengendalian emisi udara, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Perusahaan yang tetap beroperasi tanpa memiliki SLO terkait lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.
Guna mencari kejelasan dan keseimbangan informasi, sejumlah awak media mendatangi lokasi pada Selasa (10/11/2026) sekira pukul 10.45 WIB untuk meminta konfirmasi. Namun, setibanya di lokasi, para jurnalis hanya diperbolehkan berada sebatas di pos penjagaan.
Saat ditanya mengenai aktivitas yang berlangsung di dalam area tersebut, petugas keamanan (sekuriti) memberikan jawaban singkat.
“Kegiatan apa di sini?” tanya awak media.
“Pengolahan noten, Pak,” jawab sekuriti.
Awak media kembali mencoba meminta izin untuk menemui pimpinan perusahaan yang disebut berinisial HS guna melakukan konfirmasi lebih lanjut, namun akses tersebut ditolak.
“Ada pimpinan berinisial HS? Kami hendak konfirmasi,” tanya tim media.
“Enggak ada di tempat, Pak,” jawab sekuriti.
“Boleh kami ke dalam?” tanya tim lagi.
“Tidak boleh, Pak,” ungkap sekuriti perusahaan tersebut.
Atas temuan ini, tim media berharap aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sumatera Utara, dapat segera menindaklanjuti dugaan ketidakpatuhan perusahaan tersebut terhadap regulasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan dan penindakan dinilai penting guna mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Pabrik Karet Nusantara (PKN) maupun pihak berinisial HS belum memberikan keterangan resmi terkait operasional serta kelengkapan perizinan lingkungan perusahaan tersebut.
