Berita

Forum Mitra Torganda Desak Verifikasi 47 Ribu Hektare Lahan, Minta Dua Putusan MA Dieksekusi

×

Forum Mitra Torganda Desak Verifikasi 47 Ribu Hektare Lahan, Minta Dua Putusan MA Dieksekusi

Sebarkan artikel ini

MEDAN, IdisiOnline – Forum Masyarakat Mitra Torganda bersama perwakilan masyarakat dari Koperasi Bukit Harapan dan Koperasi Persadaan Simangambat Ujung Batu (PARSUB) mendesak pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektare di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara.

Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama wartawan di Medan, Rabu (4/11/2026). Mereka mempersoalkan penyitaan lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Selain meminta verifikasi lahan, forum tersebut juga menuntut pelaksanaan dua putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2018, yakni Nomor 885 K/Pdt/2018 dan Nomor 2904 K/Pdt/2018, yang berkaitan dengan gugatan Koperasi PARSUB dan Koperasi Bukit Harapan.

Juru Bicara masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Bukit Harapan dan PARSUB, Abdul Aziz Manurung, menjelaskan bahwa lahan perkebunan seluas 47.000 hektare tersebut berasal dari penyerahan lahan masyarakat kepada PT Torganda melalui kerja sama perkebunan kelapa sawit dengan pola pembagian 60:40.

Menurut Abdul Aziz, kerja sama tersebut berlangsung sejak rentang tahun 1990-an hingga 2000-an. Pelaksanaannya tidak dimulai secara bersamaan di empat kecamatan, melainkan berlangsung pada tahun berbeda, mulai 1998, 2000-an, hingga 2004 dan 2005.

Adapun empat kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Simangambat dan Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Kecamatan Huristak dan Huta Raja Tinggi di Kabupaten Padang Lawas.

Ia menyebutkan, dalam skema kerja sama tersebut, 60 persen hasil pengelolaan kebun menjadi bagian perusahaan, sedangkan 40 persen diperuntukkan bagi masyarakat.

Abdul Aziz mengatakan, selama kerja sama berlangsung, masyarakat yang menjadi mitra perkebunan memperoleh hasil kebun setiap bulan. Nilainya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp3,5 juta.

Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan perkebunan menggunakan sistem single management, sehingga operasional kebun tetap dilakukan perusahaan. Sementara itu, masyarakat menerima pembagian hasil yang selama ini mereka sebut sebagai gaji.

Dari total 47.000 hektare lahan perkebunan tersebut, Abdul Aziz menyebut sekitar 9.500 hektare telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan pada 2002–2003. Selain sertifikat, sebagian lahan masyarakat lainnya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

Persoalan mulai muncul pada 2006 setelah terjadi penindakan terhadap pemilik perusahaan terkait status lahan yang disebut berada dalam Register 40. Abdul Aziz merujuk Putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 yang dipublikasikan pada 2007. Saat itu, menurut dia, sempat terjadi embargo sehingga hasil perkebunan tidak diperbolehkan keluar.

Dalam perkembangannya, Koperasi Bukit Harapan dan Koperasi PARSUB dibentuk untuk mengorganisasi kepentingan masyarakat yang bekerja sama dengan PT Torganda.

Pada 2015, kedua koperasi tersebut mengajukan gugatan perdata terhadap Menteri Kehutanan dan sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Perkara tersebut kemudian berlanjut hingga Mahkamah Agung menerbitkan dua putusan pada 2018. Untuk Koperasi PARSUB tercatat Putusan Nomor 885 K/Pdt/2018, sedangkan Koperasi Bukit Harapan memperoleh Putusan Nomor 2904 K/Pdt/2018.

Abdul Aziz menjelaskan, menurut pemahaman pihaknya, inti putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa area yang disebut Register 40 bukan kawasan hutan serta memerintahkan pihak-pihak tergugat agar tidak mengganggu aktivitas perkebunan masyarakat di lahan seluas 47.000 hektare tersebut.

Ia merinci, dari keseluruhan lahan itu, sekitar 24.000 hektare merupakan bagian Koperasi PARSUB, sedangkan 23.000 hektare lainnya merupakan bagian Koperasi Bukit Harapan.

Persoalan kembali mencuat pada April–Mei 2025, ketika Satgas PKH melakukan penyitaan terhadap lahan tersebut. Setelah penyitaan, pengelolaan perkebunan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Info Lainnya  Pemalangan Jalan oleh Pihak Kelurahan Lubuk Baru Kota Tebing Tinggi Menjadi Sorotan Di Kalangan Masyarakat

Abdul Aziz menilai, sebelum pengelolaan dialihkan, seharusnya dilakukan verifikasi untuk memisahkan lahan yang menjadi hak perusahaan dan lahan yang menjadi hak masyarakat.

Namun, menurut keterangannya, pemisahan tersebut tidak dilakukan. PT Agrinas Palma Nusantara kemudian membentuk Koperasi Barumun Agro Nusantara (BAN) untuk mengelola lahan perkebunan seluas 47.000 hektare itu.

Ia mempersoalkan keanggotaan Koperasi BAN karena menurut pihaknya, sejumlah masyarakat yang sebelumnya menjadi mitra perkebunan tidak lagi tercatat sebagai anggota. Bahkan, masyarakat yang bergabung dengan koperasi tersebut disebut tidak lagi menerima hasil seperti sebelumnya.

Abdul Aziz menyampaikan, hasil yang diterima sebagian anggota hanya berkisar Rp270.000 hingga Rp340.000 setiap tiga bulan, jauh dibandingkan penerimaan sebelumnya yang mencapai Rp1,5 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.

Kondisi tersebut, menurut dia, menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Sebagian warga juga meminta agar kepemilikan dan dokumen lahan diverifikasi terlebih dahulu sebelum pengelolaan dilanjutkan.

Ia mengatakan, masyarakat telah menunggu proses verifikasi yang sebelumnya disebut akan dilakukan PT Agrinas. Namun, setelah menunggu selama satu, dua, hingga tiga bulan, bahkan sampai setahun, menurutnya belum ada kejelasan.

Abdul Aziz juga mempersoalkan adanya warga pemilik sertifikat hak milik yang berupaya mengambil kembali lahan perkebunannya, tetapi menurut keterangannya, mendapat hambatan dari pihak PT Agrinas dan Koperasi BAN.

Ia menyebutkan, dalam sejumlah peristiwa di lapangan turut hadir personel militer dan Brimob untuk pengamanan. Masyarakat yang berupaya memasuki lahan sendiri, menurut dia, kemudian dianggap hendak melakukan pencurian.

Abdul Aziz mempertanyakan dasar legalitas penguasaan lahan oleh PT Agrinas. Menurut dia, dokumen yang diperlihatkan kepada masyarakat berupa berita acara penyerahan lahan dari Satgas PKH, sementara masyarakat memiliki dokumen berupa SHM, SKT, dan SKGR.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Mitra Torganda, H. Tongku Khalik Hasibuan, menyampaikan bahwa forum tersebut telah berdiri sejak sekitar 20 tahun lalu, ketika masyarakat dari empat kecamatan menjalin kemitraan dengan PT Torganda.

Ia mengatakan, masyarakat di dua kabupaten tersebut sebelumnya tidak mengalami benturan maupun persoalan selama menjalankan kerja sama perkebunan. Namun, setelah lahan disita Satgas PKH dan pengelolaannya diserahkan kepada PT Agrinas, masyarakat yang sebelumnya menerima manfaat dari perkebunan mengaku tidak lagi memperoleh hasil seperti dahulu.

Tongku Khalik juga mempersoalkan pembentukan Koperasi BAN. Menurut dia, keanggotaan koperasi tersebut semestinya diverifikasi oleh pemerintah setempat untuk memastikan keterlibatan masyarakat asli yang memiliki hubungan dengan tanah ulayat maupun dokumen kepemilikan lahan.

Ia memperkirakan anggota Koperasi BAN yang berasal dari masyarakat setempat hanya sekitar 40 persen. Selebihnya, menurut keterangannya, merupakan masyarakat dari luar yang tidak memiliki kaitan dengan tanah ulayat, sertifikat, maupun SKT warga.

Sekretaris Forum Masyarakat Mitra Torganda, Batara Kurnia, S.H., turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan yang dialami masyarakat di dua kabupaten dan empat kecamatan tersebut.

Batara mengatakan, forum berharap media dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah, termasuk lembaga-lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH dan proyek PSN Sawit Nasional.

Ia mengungkapkan, pada Mei 2005 terdapat surat keputusan penunjukan Tim Konsolidasi dari Agrinas Palma yang saat itu dipimpin Direktur Perkebunan bernama Cucu Sumantri. Dalam surat keputusan tersebut, nama Ketua Forum Masyarakat Mitra Torganda disebut turut tercantum.

Menurut Batara, dari proses Tim Konsolidasi tersebut kemudian muncul Koperasi BAN. Namun, ia menyampaikan kekecewaan karena masyarakat yang mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat dan surat sporadik merasa tidak terdata maupun diverifikasi.

Info Lainnya  Kolam Renang Air Panas CiBolang Pangalengan Tetap Menjadi Objek Wisata Pavourit

Batara juga menolak anggapan bahwa masyarakat tidak bersedia mengikuti proses konsolidasi. Ia menegaskan, persoalan yang mereka sampaikan berkaitan dengan pendekatan dan pelaksanaan konsolidasi di lapangan yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi serta dokumen kepemilikan yang dimiliki.

Dalam sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan sejak kapan PT Agrinas menguasai lahan tersebut, bagaimana proses masuknya Satgas PKH pada 2025, serta apakah masyarakat telah melakukan komunikasi atau mendatangi pihak-pihak terkait pembentukan Koperasi BAN.

Wartawan lainnya mempertanyakan kerugian materiil dan nonmateriil yang dialami masyarakat, termasuk kemungkinan warga merasa takut memasuki kebun sendiri. Pertanyaan juga diarahkan pada surat yang telah disampaikan kepada DPR RI dan Komnas HAM serta harapan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan 25 ketua kelompok dalam Forum Masyarakat Mitra Torganda, Edysan Evan Hasibuan, mengatakan Satgas PKH pernah mengundang para ketua kelompok pada April 2025.

Menurut Edysan, dalam pertemuan tersebut masyarakat mendapat penjelasan bahwa hak-hak mereka sebagai masyarakat plasma tidak akan dihilangkan. Namun, ia menilai kondisi yang terjadi hingga saat ini tidak sesuai dengan harapan tersebut.

Edysan mengaku masyarakat telah kehilangan penerimaan hasil kebun selama sekitar satu tahun. Selain itu, warga yang memiliki SKT dan SHM disebut mengalami hambatan ketika hendak memasuki lahan.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat pernah menggelar aksi damai dalam enam bulan terakhir. Namun, menurut keterangannya, aksi tersebut dihadang karyawan Agrinas, Koperasi BAN, serta personel TNI dan Polri sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi di lokasi.

Edysan berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan agraria tersebut dan memerintahkan verifikasi ulang terhadap lahan seluas 47.000 hektare yang berada di dua kabupaten dan empat kecamatan.

Ia menegaskan, masyarakat memiliki dokumen berupa SKT, SHM, dan SKGR yang menurut mereka perlu diperiksa dalam proses verifikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Aziz menyampaikan bahwa masyarakat telah mengirimkan surat kepada Komisi III DPR RI dan berharap persoalan hukum tersebut dapat dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP).

Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap pengelolaan perkebunan seluas 47.000 hektare tersebut.

Abdul Aziz mempertanyakan pembagian hasil perkebunan yang diterima masyarakat setelah pengelolaan beralih kepada PT Agrinas dan Koperasi BAN. Ia membandingkan penerimaan masyarakat pada 2024 yang disebut berkisar Rp1,5 juta hingga Rp3,4 juta per bulan dengan kondisi pada 2026 yang menurut keterangannya hanya sekitar Rp100.000 per bulan dari lahan seluas dua hektare.

Menurut perhitungannya, apabila penerimaan sebelumnya sebesar Rp1,5 juta per bulan dan saat ini hanya sekitar Rp100.000, terdapat selisih Rp1,4 juta per bulan untuk setiap dua hektare lahan.

Ia berharap KPK menelusuri pengelolaan dan pembagian hasil perkebunan tersebut agar persoalan yang dipermasalahkan masyarakat dapat menjadi jelas.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai langkah hukum, Edysan mengatakan bahwa persoalan daftar penerima manfaat atau CPPL di Padang Lawas sebelumnya telah masuk ke ranah kejaksaan pada 2025 melalui pihak mahasiswa.

Ia menyebut sejumlah pihak, termasuk dari kelompok masyarakat sendiri, telah dipanggil sebagai saksi. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, menurut Edysan, belum ada kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Edison menjelaskan, masyarakat juga telah menempuh jalur komunikasi dengan Tim Konsolidasi yang dibentuk Agrinas serta melakukan audiensi langsung kepada pihak Agrinas. Namun, ia mengaku belum memperoleh kepastian.

Info Lainnya  Ketua DPP KOMPI B Desak Polres Siantar Bubarkan Kegiatan Malam ini di ANDA Karaoke, Diduga Tak Berizin dan Jadi Ajang Pesta Narkoba

Selain itu, surat telah disampaikan kepada Satgas Kelapa Sawit Nasional dan pihaknya masih menunggu balasan undangan untuk bertemu langsung.

Edysan menegaskan bahwa masyarakat tetap mengharapkan pemerintah melakukan verifikasi terhadap lahan dan keanggotaan Koperasi BAN. Ia juga menyatakan masyarakat menolak apabila pembagian hasil perkebunan diarahkan menjadi 20 persen, karena mereka memahami pola kemitraan sebelumnya menggunakan pembagian 60:40 dengan porsi masyarakat sebesar 40 persen.

Terkait pelaksanaan dua putusan Mahkamah Agung, Abdul Aziz mengatakan pihaknya sedang menyusun permohonan eksekusi terhadap Putusan Nomor 885 K/Pdt/2018 dan Nomor 2904 K/Pdt/2018.

Namun, ia menyebut terdapat persoalan mengenai posisi pengurus kedua koperasi yang saat ini, menurut pengamatannya, berada dalam struktur kepengurusan Koperasi BAN. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kedua koperasi dalam mengajukan permohonan eksekusi.

Abdul Aziz juga mempertanyakan dasar pelarangan masyarakat memasuki lahan yang mereka klaim sebagai miliknya, meskipun memiliki sertifikat hak milik.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan di Kantor Bupati Padang Lawas Utara yang turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres, dasar yang disampaikan terkait penguasaan lahan adalah berita acara penyerahan dari Satgas PKH.

Menurut Abdul Aziz, masyarakat juga pernah diminta mengajukan gugatan ke pengadilan apabila tidak menerima kondisi tersebut. Ia menilai masyarakat justru telah memiliki dokumen kepemilikan yang seharusnya menjadi bagian dari pemeriksaan persoalan lahan.

Salah seorang warga pemilik SKT, Marbun Harahap, yang berasal dari Desa Selagundi, Kecamatan Urta, Kabupaten Padang Lawas, turut menyampaikan keluhannya.

Marbun mengatakan, masyarakat telah berjuang selama kurang lebih satu tahun sejak penyerahan lahan kepada PT Agrinas. Menurut dia, pada awalnya masyarakat mendapat penjelasan bahwa hak mereka tidak akan terganggu, tetapi hingga saat ini belum memperoleh kejelasan.

Ia juga mempersoalkan keberadaan Koperasi BAN di lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat. Marbun menyebut hasil perkebunan justru diterima pihak yang menurutnya tidak memiliki tanah di lokasi tersebut.

Marbun mengungkapkan, masyarakat telah dua kali melakukan aksi di kebun. Namun, menurut keterangannya, aksi tersebut berujung benturan dengan karyawan, termasuk peristiwa saling serang dan pembakaran.

Ia berharap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, turun melihat langsung persoalan yang dialami masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antarmasyarakat.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pelaporan resmi, Abdul Aziz mengatakan pihaknya saat ini masih mengutamakan jalur komunikasi dan mediasi. Ia mengaku belum membuat laporan resmi karena menurut pandangannya, dalam sejumlah forum resmi masyarakat merasa belum mendapatkan dukungan yang diharapkan.

Meski demikian, Abdul Aziz menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan berupa penyusunan draf permohonan eksekusi terhadap dua putusan Mahkamah Agung tersebut.

Ia mengatakan, apabila putusan tersebut tidak juga dijalankan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah lain, termasuk kemungkinan menggelar aksi. Namun, menurut dia, masyarakat masih mengutamakan pendekatan persuasif selama jalur tersebut memungkinkan.

Abdul Aziz menegaskan, tujuan masyarakat adalah memperjuangkan lahan yang mereka klaim sebagai haknya dengan menunjukkan dokumen kepemilikan yang dimiliki.

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, redaksi telah menyampaikan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Humas PT Agrinas Palma Nusantara terkait berbagai persoalan yang disampaikan Forum Masyarakat Mitra Torganda dan perwakilan warga dalam konferensi pers tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Humas PT Agrinas Palma Nusantara, M Gatut Mukti belum memberikan tanggapan maupun penjelasan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan redaksi. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Idisi Online

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

news-1701

sabung ayam

sabung ayam

judi bola

sv388

sv388

yakinjp

SATGASJITU

SLOT GACOR

SALAMJITU

SATGASJITU

SEMOGAJITU

SALAMJITU

Slot Gacor

SLOT GACOR

https://appleshopuganda.com/

https://kmcmedicare.com/

https://fourapplerealestate.com/

https://jamestown.edu.co/

artikel 88666670491

artikel 88666670492

artikel 88666670493

artikel 88666670494

artikel 88666670495

artikel 88666670496

artikel 88666670497

artikel 88666670498

artikel 88666670499

artikel 88666670500

artikel 88666670501

artikel 88666670502

artikel 88666670503

artikel 88666670504

artikel 88666670505

artikel 88666670506

artikel 88666670507

artikel 88666670508

artikel 88666670509

artikel 88666670510

artikel 88666670511

artikel 88666670512

artikel 88666670513

artikel 88666670514

artikel 88666670515

artikel 88666670516

artikel 88666670517

artikel 88666670518

artikel 88666670519

artikel 88666670520

artikel 88666670521

artikel 88666670522

artikel 88666670523

artikel 88666670524

artikel 88666670525

artikel 88666670526

artikel 88666670527

artikel 88666670528

artikel 88666670529

artikel 88666670530

artikel 88666670531

artikel 88666670532

artikel 88666670533

artikel 88666670534

artikel 88666670535

artikel 88666670536

artikel 88666670537

artikel 88666670538

artikel 88666670539

artikel 88666670540

artikel 186666700031

artikel 186666700032

artikel 186666700033

artikel 186666700034

artikel 186666700035

artikel 186666700036

artikel 186666700037

artikel 186666700038

artikel 186666700039

artikel 186666700040

artikel 186666700041

artikel 186666700042

artikel 186666700043

artikel 186666700044

artikel 186666700045

artikel 186666700046

artikel 186666700047

artikel 186666700048

artikel 186666700049

artikel 186666700050

artikel 186666700051

artikel 186666700052

artikel 186666700053

artikel 186666700054

artikel 186666700055

artikel 186666700056

artikel 186666700057

artikel 186666700058

artikel 186666700059

artikel 186666700060

artikel 186666700061

artikel 186666700062

artikel 186666700063

artikel 186666700064

artikel 186666700065

artikel 186666700066

artikel 186666700067

artikel 186666700068

artikel 186666700069

artikel 186666700070

artikel 186666700071

artikel 186666700072

artikel 186666700073

artikel 186666700074

artikel 186666700075

artikel 186666700076

artikel 186666700077

artikel 186666700078

artikel 186666700079

artikel 186666700080

artikel 186666700081

artikel 186666700082

artikel 186666700083

artikel 186666700084

artikel 186666700085

artikel 186666700086

artikel 186666700087

artikel 186666700088

artikel 186666700089

artikel 186666700090

artikel 786996700181

artikel 786996700182

artikel 786996700183

artikel 786996700184

artikel 786996700185

artikel 786996700186

artikel 786996700187

artikel 786996700188

artikel 786996700189

artikel 786996700190

artikel 786996700191

artikel 786996700192

artikel 786996700193

artikel 786996700194

artikel 786996700195

artikel 786996700196

artikel 786996700197

artikel 786996700198

artikel 786996700199

artikel 786996700200

artikel 786996700201

artikel 786996700202

artikel 786996700203

artikel 786996700204

artikel 786996700205

artikel 786996700206

artikel 786996700207

artikel 786996700208

artikel 786996700209

artikel 786996700210

artikel 786996700211

artikel 786996700212

artikel 786996700213

artikel 786996700214

artikel 786996700215

artikel 786996700216

artikel 786996700217

artikel 786996700218

artikel 786996700219

artikel 786996700220

artikel 786996700221

artikel 786996700222

artikel 786996700223

artikel 786996700224

artikel 786996700225

artikel 786996700226

artikel 786996700227

artikel 786996700228

artikel 786996700229

artikel 786996700230

artikel 786996700231

artikel 786996700232

artikel 786996700233

artikel 786996700234

artikel 786996700235

artikel 786996700236

artikel 786996700237

artikel 786996700238

artikel 786996700239

artikel 786996700240

artikel 786996700241

artikel 786996700242

artikel 786996700243

artikel 786996700244

artikel 786996700245

artikel 786996700246

artikel 786996700247

artikel 786996700248

artikel 786996700249

artikel 786996700250

artikel 786996700251

artikel 786996700252

artikel 786996700253

artikel 786996700254

artikel 786996700255

artikel 786996700256

artikel 786996700257

artikel 786996700258

artikel 786996700259

artikel 786996700260

artikel 786996700261

artikel 786996700262

artikel 786996700263

artikel 786996700264

artikel 786996700265

artikel 786996700266

artikel 786996700267

artikel 786996700268

artikel 786996700269

artikel 786996700270

artikel 786996700271

artikel 786996700272

artikel 786996700273

artikel 786996700274

artikel 786996700275

artikel 186996700231

artikel 186996700232

artikel 186996700233

artikel 186996700234

artikel 186996700235

artikel 186996700236

artikel 186996700237

artikel 186996700238

artikel 186996700239

artikel 186996700240

artikel 186996700241

artikel 186996700242

artikel 186996700243

artikel 186996700244

artikel 186996700245

artikel 186996700246

artikel 186996700247

artikel 186996700248

artikel 186996700249

artikel 186996700250

artikel 186996700251

artikel 186996700252

artikel 186996700253

artikel 186996700254

artikel 186996700255

artikel 186996700256

artikel 186996700257

artikel 186996700258

artikel 186996700259

artikel 186996700260

artikel 186996700261

artikel 186996700262

artikel 186996700263

artikel 186996700264

artikel 186996700265

artikel 186996700266

artikel 186996700267

artikel 186996700268

artikel 186996700269

artikel 186996700270

artikel 186996700271

artikel 186996700272

artikel 186996700273

artikel 186996700274

artikel 186996700275

artikel 186996700276

artikel 186996700277

artikel 186996700278

artikel 186996700279

artikel 186996700280

artikel 186996700281

artikel 186996700282

artikel 186996700283

artikel 186996700284

artikel 186996700285

artikel 186996700286

artikel 186996700287

artikel 186996700288

artikel 186996700289

artikel 186996700290

artikel 186996700291

artikel 186996700292

artikel 186996700293

artikel 186996700294

artikel 186996700295

artikel 186996700296

artikel 186996700297

artikel 186996700298

artikel 186996700299

artikel 186996700300

artikel 186996700301

artikel 186996700302

artikel 186996700303

artikel 186996700304

artikel 186996700305

artikel 186996700306

artikel 186996700307

artikel 186996700308

artikel 186996700309

artikel 186996700310

artikel 186996700311

artikel 186996700312

artikel 186996700313

artikel 186996700314

artikel 186996700315

artikel 186996700316

artikel 186996700317

artikel 186996700318

artikel 186996700319

artikel 186996700320

artikel 186996700321

artikel 186996700322

artikel 186996700323

artikel 186996700324

artikel 186996700325

artikel 186996700326

artikel 186996700327

artikel 186996700328

artikel 186996700329

artikel 186996700330

artikel 888886700281

artikel-888886700282

artikel 888886700282

artikel-888886700283

artikel 888886700283

artikel-888886700284

artikel 888886700284

artikel-888886700285

artikel 888886700285

artikel-888886700286

artikel 888886700286

artikel-888886700287

artikel 888886700287

artikel-888886700288

artikel 888886700288

artikel-888886700289

artikel 888886700289

artikel-888886700290

artikel 888886700290

artikel-888886700291

artikel 888886700291

artikel-888886700292

artikel 888886700292

artikel-888886700293

artikel 888886700293

artikel-888886700294

artikel 888886700294

artikel-888886700295

artikel 888886700295

artikel-888886700296

artikel 888886700296

artikel-888886700297

artikel 888886700297

artikel-888886700298

artikel 888886700298

artikel-888886700299

artikel 888886700299

artikel-888886700300

artikel 888886700300

artikel-888886700301

artikel 888886700301

artikel-888886700302

artikel 888886700302

artikel-888886700303

artikel 888886700303

artikel-888886700304

artikel 888886700304

artikel-888886700305

artikel 888886700305

artikel-888886700306

news-1701