KAB. BANDUNG, Idisi Online – Proyek Revitalisasi TK Montana, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Pantauan awak media idisi online, Minggu (16/11/2026), proyek tersebut tidak memasang papan informasi proyek, selain itu para pekerja juga diduga abai terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Alat Pelindung Diri (APD).
Hal tersebut seperti diutarakan TR (50), warga Ciwidey pada saat dikonfirmasi awak media idisi online.

“Kami menduga proyek Revitalisasi TK Montana sengaja tidak memasang papan informasi publik. Selain tidak memasang papan proyek, para pekerja abai K3 dan APD,” ujar TR.
Selanjutnya tim awak media idisi online menyambangi TK Montana dan diterima salah seorang yang mengaku sebagai Ketua Yayasan. Saat ditanya terkait para pekerja yang abai K3/APD, pengurus yayasan malah balik bertanya ke wartawan dengan nada tinggi, “Bapak dari mana? Mana surat tugasnya?”
Setelah wartawan menunjukkan KTA dan Kartu Tugas, pemilik yayasan Montana malah diduga merampas dan memotong KTA / kartu tugas wartawan tersebut.
Padahal wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Fungsi dan tugas wartawan adalah mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi, dan menyajikan informasi atau berita yang akurat kepada masyarakat luas melalui media cetak, elektronik, dan online.
Dasar hukum dan sanksi: UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Pasal 18 ayat 1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dapat dipenjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Tanggapan Ketua DPC JITU Kab. Bandung
Selanjutnya tim awak media idisi online mengkonfirmasi Bandi Sobandi, Ketua DPC Jurnalis Independen Bersatu (JITU) Kabupaten Bandung di ruang kerjanya untuk dimintai tanggapan perihal proyek Revitalisasi TK Montana yang diduga abai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan abai K3/APD.
Bandi Sobandi memberikan tanggapan, sebaiknya pemilik Yayasan TK Montana atau Kepala Sekolah memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, setiap orang yang menggunakan anggaran negara / publik wajib diketahui dan masyarakat luas wajib mengawasi,” ujar Bandi.
“Undang-Undang K3 dan APD: pelaksana proyek wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara cuma-cuma (gratis). Jika pelaksana proyek tidak menyediakan APD, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menerbitkan informasi publik (secara berkala, serta merta, setiap saat, maupun berdasarkan permintaan) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 1 tahun denda paling banyak Rp 5.000.000,-,” lanjutnya.
Selanjutnya Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) akibat kelalaian:
Jika pelanggaran K3 berujung pada kecelakaan kerja yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau luka-luka, penegak hukum dapat menjerat pengurus atau pihak terkait dengan pasal kelalaian Pasal 359 KUHP: jika kelalaian tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara 5 tahun.
“Apabila ini terbukti, tentu sangat disayangkan. Proyek pendidikan seharusnya menjadi contoh transparansi, bukan justru menutup diri dari pengawasan publik dan pers,” tutur Bandi Sobandi, Ketua JITU Kab. Bandung.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Yayasan TK Montana maupun pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait tidak adanya papan informasi proyek dan dugaan penghalangan tugas jurnalistik tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab.
Redaksi: Ena Taryana













