Dugaan Oil Spill Ditemukan di Pesisir Cemarajaya, DPRD Karawang Minta Sumber Segera Ditelusuri

KARAWANG, Idisionline.com –  Material yang diduga berupa tumpahan minyak atau oil spill ditemukan di kawasan pesisir Pantai Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Temuan tersebut memicu perhatian DPRD Karawang karena berpotensi mengganggu ekosistem pesisir dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Nurhadi, meninjau langsung kawasan pesisir Cemarajaya pada Selasa (25/8/2026).

Dalam kunjungannya, Nurhadi meminta Pemerintah Kabupaten Karawang segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan jenis material yang ditemukan sekaligus menelusuri sumbernya.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar penanganan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak menimbulkan dugaan sepihak terhadap pihak tertentu.

“Pemda harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan tumpahan minyak mentah atau oil spill itu sumbernya dari mana,” ujar Nurhadi.

Ia juga mendorong Pemkab Karawang berkoordinasi dengan instansi maupun perusahaan yang memiliki aktivitas di wilayah perairan Karawang, termasuk Pertamina dan PHE ONWJ, guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan temuan tersebut.

Namun, hingga kini belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan material tersebut berasal dari perusahaan tertentu. Karena itu, penelusuran oleh pihak berwenang dinilai menjadi langkah penting untuk mengungkap sumber sebenarnya.

Nurhadi turut mengingatkan potensi dampak terhadap tambak dan aktivitas masyarakat pesisir apabila material tersebut terbawa arus dan menyebar ke wilayah lain.

“Jangan sampai ini dibiarkan. Harus segera ditangani dan dipastikan apakah berdampak terhadap lingkungan maupun masyarakat,” katanya.

Selain menelusuri sumber, pemeriksaan juga diharapkan mencakup identifikasi kandungan material serta potensi dampaknya terhadap ekosistem pesisir.

DPRD Karawang meminta seluruh pihak terkait berkoordinasi dalam penanganan temuan tersebut. Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran, proses penanganan dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.