PONTIANAK, Idisionline – Kota Pontianak dan sekitarnya saat ini tengah berada dalam cengkeraman krisis distribusi energi yang secara sistematis melumpuhkan berbagai sektor ekonomi produktif. Kelangkaan BBM yang memicu antrean mengular di hampir seluruh SPBU bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan bentuk sabotase terhadap momentum ekonomi masyarakat menjelang Idul Fitri. Ade Khairul Arya Putra menilai, kegagalan Pertamina dalam menyeimbangkan neraca pasokan dan permintaan (supply-demand) telah menciptakan efek domino yang menghancurkan efisiensi pasar di Kalimantan Barat.
Sebagai Aktivis Muda sekaligus Kader GMNI Pontianak, Ade Khairul Arya Putra menegaskan bahwa ketersediaan BBM adalah prasyarat mutlak bagi stabilitas ekonomi daerah. Ia melihat adanya anomali transparansi di mana otoritas terus memproduksi narasi “stok aman”, sementara realitas di lapangan menunjukkan nosel yang kering dan penutupan SPBU secara prematur. “Secara intelektual, kita harus menggugat: jika stok diklaim mencukupi, mengapa terjadi kelangkaan yang masif? Ketidakterbukaan data kapasitas suplai riil ini adalah bukti buruknya komunikasi politik dan manajemen kerja yang tidak akuntabel,” tegas Ade.
Ade membedah bahwa dampak negatif kelangkaan ini merembet jauh ke jantung perekonomian kota. Sektor logistik pangan, distribusi barang jasa, hingga mobilitas tenaga kerja produktif kini tersandera dalam antrean yang menghabiskan waktu berjam-jam. “Setiap menit yang terbuang di antrean SPBU adalah biaya peluang (opportunity cost) yang hilang. Ketika distribusi logistik terhambat, maka perputaran modal di pasar-pasar Pontianak melambat. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak ekonomi warga yang dilakukan secara struktural oleh otoritas energi,” tambahnya dengan nada tajam.
Lebih lanjut, Ade menyoroti bagaimana ketidakpastian suplai ini menghancurkan kepercayaan pasar secara fundamental. Pelaku usaha, dari skala UMKM hingga korporasi jasa transportasi, kini bekerja dalam bayang-bayang kecemasan operasional yang tidak perlu. Ia menilai Pertamina gagal melakukan mitigasi lonjakan kebutuhan yang sudah sangat terprediksi secara periodik setiap menjelang hari raya. “Krisis kepercayaan ini jauh lebih berbahaya daripada krisis fisik BBM itu sendiri. Rakyat tidak lagi percaya pada janji-janji normalisasi karena realitas di lapangan selalu mengkhianati narasi birokrasi. Kita menuntut transparansi kapasitas suplai: berapa volume yang masuk ke depo dan ke mana aliran itu bermuara?” gugat Ade.
Sebagai penutup, Ade Khairul Arya Putra menyampaikan pernyataan sikap keras sebagai representasi suara publik yang menuntut keadilan energi. Ia mendesak agar ego sektoral dan hambatan prosedur segera diruntuhkan demi menyelamatkan nadi perekonomian Pontianak di hari kemenangan.
“Kita tidak butuh lagi apologi logistik atau retorika kuota yang tidak menyentuh akar masalah. Ekonomi Pontianak sedang dipertaruhkan. Segera lakukan normalisasi distribusi, buka data suplai secara transparan, dan pastikan setiap tetes BBM sampai ke tangan rakyat tanpa diskriminasi. Bagaimanapun caranya—negara harus hadir untuk menjamin roda ekonomi tetap berputar. Jangan biarkan Idul Fitri tahun ini menjadi monumen kegagalan birokrasi dalam menjaga martabat dan nafas ekonomi rakyatnya sendiri!”
