Garut, idisionline.com – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina siswa mandiri yang berlokasi di Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut. Sekolah dibawah naungan Yayasan itu kini tengah jadi sorotan publik.
Berdasarkan data yang dihimpun Kaukus Peduli Pendidikan (KPP), curigai Penerapan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2024, diduga terjadi penyimpangan.
Dituturkan Ketua KPP Jajang Nurjaman, atau pria yang akrab disapa Ceng Dzanu itu, mengemukakan penerapan dana bantuan Pemerintah yang diterima Sekolah itu patut diperjelas.
”Coba konfirmasi tentang penggunaan dana bantuan pemerintah yang diterima di Tahun 2024. Baik itu BPMU atau BOS di Tahun anggaran itu. dari data Arkas yang kami kantongi. Terdapat penerapan untuk sejumlah komponen yang tak rasional.” tutur Dzanu. Rabu (17/09/2025).
Lebih lanjut Dzanu mengungkapkan atas indikasi itu, pihaknya berencana sampaikan surat klarifikasi ke pihak sekolah.
”Terkait indikasi penyimpangan di SMK Bina Siswa Mandiri, setelah kami lakukan kajian, kami berencana berkirim surat secara formil. Tapi coba dikonfirmasi oleh rekan media, atas data data yang kami miliki sesuaikan dengan faktualnya. ungkapnya.
Berbekal informasi serta data dari KPP, Awak media coba Sambangi Sekolahmu Berhasil mewawancarai Kepala Sekolah, Badruzia Hanafiah S.Pd, diruang kerjanya Rabu (17/09/2025).
”Untuk Tahun 2024 jumlah Peserta didik ada 356, dana bos yang diterima sekitar 490 juta. serta BPMU 600 ribu tiap siswa. Karena semua tenaga pendidik dan kependidikan disini berstatus honor pembayaran gaji cendrung tinggi. Tidak cukup dicover dari BPMU saja” ucap Badruzia.
Untuk menutupi kekurangan biaya bayar honor, Badruzia tidak menampik dibayar dari dana Bos dan iuran siswa.
”Untuk bayar Gaji tenaga pendidik yang ada nilainya kurang lebih 13juta tiap Bulan dikalkulasi dari dana BOS. Juga dari iuran peserta didik yang dikutip sebesar 85 Ribu tiap Bulannya” terang Badruzia.
Dalam Arkas yang dilaporkan di tahun itu, penerapan dana Bos komponen pembayaran honor mencapai 200Juta. Sementara tenaga pendidik disekolah itu diungkapkan Badruzia ada 30 Orang. Ada juga 2 tenaga sukwan, karena tidak terdata Dapodik.
Tudingan miring yang digulirkan KPP, terkait tata kelola anggaran di Sekolah itu. Ditambah dikutipnya tiap bulan Iuran (SPP) tiap siswa sebesar 85 Ribu. Diliai berdasar data dan faktual. Hal itu terjawab Kepala Sekolah selaku pengguna dan penanggung jawab anggarah.
Menanggapi pernyataan tersebut, ketua KPP, Ceng Dzanu menandaskan agar adanya kejelasan dan kepastian. Pihaknya berjanji akan berkirim surat formil untuk gelaran Audiens. Sekaligus minta aparat terkait untuklakukan pemeriksaan menyeluruh.
”Kami minta dilakukan pemeriksaan secara komperhensif oleh pihak berkompeten. Mungkin oleh APH, terhadap tata kelola keuangan lembaga pendidikan SMK Bina Siswa Mandiri. yang bernaung dibawah Yayasan. Sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku” Tandasnya
*** Her
