CIMAHI, Idisi Online – Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat dan Perum Bulog Bandung menggelar Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI).
Kegiatan ini diselenggarakan di Kelurahan pada Rabu (11/03) dengan total 1.086 paket bahan pokok bersubsidi dialokasikan dan didistribusikan untuk warga Cimahi. OPADI merupakan bagian dari program intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.
Dalam sambutannya Wali Kota Cimahi yang di bacakan oleh Plt. Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, Iyun Sapta Mulyana mengatakan bahwa menjelang Idulfitri biasanya terjadi peningkatan permintaan terhadap berbagai kebutuhan pokok yang berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar. Karena itu, intervensi pemerintah melalui operasi pasar menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Menjelang hari raya keagamaan, harga kebutuhan pokok cenderung meningkat. Program operasi pasar bersubsidi ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok,” ujarnya.
Di Kota Cimahi, paket bahan pokok yang disalurkan dalam program OPADI terdiri atas beras premium 3 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram. Nilai paket tersebut mencapai Rp96.700, namun melalui subsidi pemerintah sebesar Rp56.700, masyarakat hanya perlu membayar Rp40.000 per paket.
Dari total 1.086 paket yang disediakan, sebanyak 543 paket didistribusikan di Kelurahan Melong dan sisanya di Kelurahan Utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan proses distribusi dilakukan secara tertib dan tepat sasaran melalui mekanisme pendataan warga di tingkat kelurahan dan RW.
Iyun juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi yang menerapkan sistem distribusi “by order” melalui jejaring kewilayahan. Mekanisme tersebut dinilai mampu menghindari antrean panjang serta meminimalkan potensi kerumunan warga saat pengambilan paket.
“Pendataan melalui kelurahan dan RW membuat distribusi bantuan lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerumunan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Iyun juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan paket subsidi tersebut secara bijak sesuai kebutuhan rumah tangga dan tidak memperjualbelikannya kembali dengan harga yang tidak wajar.
“Bantuan ini ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Karena itu, gunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menjelaskan bahwa operasi pasar bersubsidi merupakan bagian dari rangkaian program pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara serentak di 27 kabupaten/kota.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan sebanyak 94.391 paket bahan pokok dalam program OPADI yang didistribusikan selama periode 10 hingga 14 Maret 2026.
“Operasi Pasar Bersubsidi ini merupakan salah satu instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan. Selain OPADI, kami juga melaksanakan berbagai program stabilisasi lain seperti Gerakan Pangan Murah dan pasar murah,” ujarnya.
Program tersebut menyasar masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok, terutama kelompok masyarakat pada kategori desil dua dan tiga. Penentuan jumlah paket di setiap daerah juga mempertimbangkan tingkat inflasi daerah, jumlah penduduk yang membutuhkan, serta tren kenaikan harga komoditas pangan di wilayah tersebut.
Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu menjelang Idulfitri.
Pemerintah Kota Cimahi pun berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan lebih tenang dan terbantu secara ekonomi.
