CIWIDEY, KAB. BANDUNG, IO – Bantuan Irigasi Sumur Pompa (IrPom) senilai Rp 155.000.000 untuk Kelompok Tani Cipanggang Berkah, Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, mendapat sorotan masyarakat.
Program dari Kementerian Pertanian melalui Ditjen Sarana Irigasi ini bertujuan menanggulangi kekeringan sawah. Namun saat awak media menyambangi lokasi pada Rabu, 19 November 2026, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi.

Klarifikasi Papan Informasi
Hasil konfirmasi di Kantor BPP Ciwidey pada 19 November 2026, Iwan Kustiawan selaku Koordinator PPL Ciwidey menjelaskan bahwa papan informasi tersebut sebenarnya sudah dipasang.
“Papan informasi sudah dipasang, dikarenakan pada saat itu ada bencana angin puting beliung, jadi mungkin jatuh,” ujar Iwan Kustiawan.
Perbedaan Biaya Bor, Dijelaskan Ketua Kelompok
Sebelumnya, pelaksana sumur bor, Sobur, menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan sumur bor dengan nilai Rp 31.000.000 dari ketua kelompok.
Sementara Ketua Kelompok Tani Cipanggang Berkah, Yusup, menyebut biaya paket sumur bor tersebut sebesar Rp 44.000.000.
Menanggapi perbedaan tersebut, Yusup menjelaskan bahwa paket Rp 44.000.000 tersebut dihitung Rp 270.000 per meter. Perhitungan tersebut hanya untuk biaya pengeboran saja, belum termasuk mesin sibel.
Dengan penjelasan tersebut, perbedaan angka antara keterangan Sobur dan Yusup menjadi lebih jelas karena adanya perbedaan komponen perhitungan.

Klarifikasi Pengelolaan Keuangan
Terkait pengelolaan anggaran, Yusup sebelumnya menyebut bahwa belanja dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan PPL Iwan Kustiawan
Dalam konfirmasi di Kantor BPP Ciwidey, Iwan Kustiawan menjelaskan bahwa dirinya tidak memegang uang pengelolaan keuangan. Iwan menyebut dirinya hanya membayar untuk gio listrik dan gambar.
Untuk mengklarifikasi keterangan tersebut, Iwan langsung menghubungi ketua kelompok melalui sambungan telepon di hadapan awak media, guna menyamakan keterangan antara kedua pihak.
Redaksi menegaskan, hingga berita ini diturunkan, pihak UPK belum berhasil dikonfirmasi secara langsung terkait mekanisme pengelolaan anggaran Rp 155.000.000 tersebut.
Redaksi masih berupaya mendapatkan keterangan resmi tertulis dari BPP Ciwidey, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, dan Kementerian Pertanian, agar pengelolaan bantuan untuk petani berjalan transparan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Reporter Edwin S













