Garut, idisionline.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Baru Dua, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendadak menjadi sorotan tajam publik. Sorotan ini mencuat setelah akumulasi penyertaan modal yang digelontorkan dari Dana Desa sejak tahun 2018 hingga 2025 tercatat menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp526 juta.
Namun, besarnya suntikan dana tersebut tidak diiringi dengan keterbukaan informasi yang memadai dari pihak pemerintah desa maupun pengelola BUMDes.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, aliran dana penyertaan modal untuk BUMDes Desa Baru Dua terus mengalir dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun anggaran 2025, di mana alokasi dana desa yang diserap untuk penyertaan modal BUMDes mencapai porsi terbesar, yakni sebesar 20% dari total Dana Desa.
Saat awak media mencoba melakukan investigasi langsung dengan menyambangi Kantor Desa Baru Dua untuk meminta konfirmasi, Kepala Desa Endang Yana dan Sekretaris Desa tidak berhasil ditemui di tempat.
Kendati demikian, Kaur Perencanaan Desa Baru Dua, Alda Apriliansyah, membenarkan adanya aliran dana penyertaan modal tersebut. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara mendetail perihal teknis pengelolaan keuangan di tubuh BUMDes.
“Memang benar ada penyertaan modal ke BUMDes, namun mengenai detilnya saya kurang begitu tahu,” ujar Alda saat ditemui di kantor desa.
Alda merinci, bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut meliputi sektor lumbung pangan dan pembesaran ikan nila. Ia juga mengklaim bahwa BUMDes sempat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp20 juta.
Dana digelontorkan secara bertahap hingga mencapai 20% dari Dana Desa pada tahun 2025, namun berujung pada sulitnya akses informasi bagi media dan publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Desa Baru Dua Endang Yana, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Direktur BUMDes Agus Mulyadi belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan lebih lanjut terkait perincian penggunaan anggaran tersebut.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya asas akurasi, keberimbangan, dan hak jawab (Pasal 1 dan 3), ruang klarifikasi dan hak jawab tetap dibuka lebar bagi pihak pemerintah desa maupun pengurus BUMDes Baru Dua guna memberikan penjelasan yang berimbang kepada masyarakat luas.
***Her
Penyertaan Modal BUMDes Desa Baru Dua Malangbong Capai Rp526 Juta Transparansi Anggaran jadi Sorotan Publik













