IDISI ONLINE, KBB – Sekitar 1.100 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengikuti pelatihan public speaking yang diselenggarakan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Bandung Barat pada 13–16 Oktober 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat tersebut merupakan bagian dari program kerja HIMPAUDI KBB untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi para pendidik PAUD, khususnya dalam kemampuan berkomunikasi dengan anak didik dan orang tua.
Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bandung Barat, Bunda Tuti Sulastri, mengatakan pelatihan public speaking dinilai penting karena guru PAUD tidak hanya berinteraksi dengan anak-anak, tetapi juga harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru PAUD. Materi public speaking sangat dibutuhkan karena guru berhadapan langsung dengan anak-anak dan orang tua, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung lebih menyenangkan,” ujar Bunda Tuti kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, peningkatan kompetensi tersebut perlu diiringi dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD, terutama mereka yang bekerja di lembaga pendidikan nonformal.
Bunda Tuti mengungkapkan, selama ini guru PAUD nonformal menghadapi keterbatasan dalam mengakses program sertifikasi maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kondisi tersebut, menurut dia, berkaitan dengan status guru PAUD nonformal dalam ketentuan yang berlaku.
“Kesejahteraan guru PAUD nonformal selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kami juga belum bisa mengikuti sertifikasi atau PPG karena dalam ketentuan yang berlaku, status kami masih sebagai guru PAUD nonformal,” katanya.
Ia menambahkan, HIMPAUDI bersama pihak terkait telah memperjuangkan perubahan regulasi agar tidak ada lagi pembedaan status yang menghambat peningkatan kesejahteraan dan akses pengembangan profesi guru PAUD nonformal.
Menurut Bunda Tuti, proses perjuangan perubahan regulasi tersebut telah berjalan melalui pembahasan di tingkat pusat. Ia berharap perubahan aturan itu dapat segera disahkan sehingga guru PAUD nonformal memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti sertifikasi dan PPG.
“Kalau perubahan undang-undang itu disahkan, harapannya kesejahteraan guru PAUD bisa lebih setara dengan guru TK dan RA, termasuk kesempatan mengikuti PPG, sertifikasi, dan program peningkatan kompetensi lainnya,” ujarnya.
Ribuan Guru PAUD Masih Menghadapi Keterbatasan Kesejahteraan
Bunda Tuti menyebutkan, jumlah guru PAUD yang tercatat di HIMPAUDI Kabupaten Bandung Barat mencapai sekitar 2.500 orang. Sementara itu, jumlah lembaga PAUD nonformal yang berada di bawah naungan HIMPAUDI KBB diperkirakan mencapai 700 lembaga.
Dari sisi pendidikan, ia menjelaskan sebagian guru telah menempuh pendidikan sarjana (S1), sedangkan sebagian lainnya masih berpendidikan SMA. Menurutnya, peningkatan kualifikasi pendidikan menjadi salah satu tantangan yang terus dihadapi para pendidik PAUD.
Persoalan kesejahteraan juga menjadi perhatian. Bunda Tuti mengatakan, penghasilan sebagian guru PAUD masih bergantung pada iuran bulanan orang tua peserta didik yang jumlahnya relatif terbatas.
“Selama ini kesejahteraan guru PAUD hanya mengandalkan iuran dari orang tua. Ada yang Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per bulan, sehingga penghasilan yang diterima guru masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, honor guru PAUD di sejumlah lembaga berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu, bergantung pada jumlah peserta didik dan kemampuan masing-masing lembaga.
Terkait perlindungan sosial, Bunda Tuti menjelaskan bahwa para guru PAUD juga mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, menurutnya, banyak guru masih berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah sehingga dukungan pemerintah untuk pembiayaan iuran dinilai penting.
Melalui pelatihan public speaking ini, HIMPAUDI KBB berharap kompetensi guru PAUD semakin meningkat. Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan, peningkatan kualifikasi pendidikan, serta akses terhadap sertifikasi profesi dinilai perlu terus diperjuangkan agar kualitas layanan pendidikan anak usia dini semakin baik.
