Jakarta, IO – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Bidang Intelijen memperkuat pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Institusi tersebut menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional guna mendorong pertukaran data serta mencegah potensi penyimpangan melalui pendekatan intelijen terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, pada Rabu (1/4/2026) di Jakarta dalam kegiatan sinergitas pengawasan dan evaluasi pemenuhan gizi nasional di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur. Reda menegaskan bahwa program MBG berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran utama peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Reda menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menekankan sinergi lintas sektoral untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Kejaksaan juga memperluas kolaborasi hingga tingkat desa melalui kemitraan dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional sebagai mitra strategis di lapangan.
“ABPEDNAS menjadi mitra strategis untuk mendukung deteksi dini, pengumpulan data aktual, serta pemantauan partisipatif demi menjaga akuntabilitas program hingga tingkat desa,” ujar Reda. Kolaborasi tersebut memperkuat sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan program.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kejaksaan mengoptimalkan pendekatan intelijen melalui tiga pilar utama, yakni pengendalian kualitas pada tahap hulu, transparansi distribusi pada tahap proses, serta validasi penerima manfaat pada tahap hilir. Pendekatan tersebut memastikan setiap tahapan berjalan terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kejaksaan juga mengadopsi teknologi digital untuk mendukung pemantauan secara real-time melalui sistem berbasis data. Sistem tersebut berfungsi sebagai early warning system guna mendeteksi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), termasuk penyalahgunaan anggaran dan kendala distribusi.
Berdasarkan hasil pemantauan di wilayah Tuban dan Bojonegoro, Kejaksaan mengidentifikasi sejumlah dinamika terkait distribusi dan kesiapan satuan pelayanan. Menanggapi temuan tersebut, Reda menegaskan bahwa pendekatan preventif menjadi prioritas utama dalam penyelesaian permasalahan di lapangan.
“Setiap potensi permasalahan diselesaikan melalui mekanisme administratif, pembinaan, dan edukasi sebelum menempuh langkah penegakan hukum,” tegas Reda. Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai strategi utama dalam menjaga integritas program nasional.
Seperti disampaikan oleh Sekjen ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, sebagai bagian dari transformasi digital, aplikasi “Jaga Dapur MBG” hadir sebagai instrumen strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas rantai pasok program. Aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan kualitas bahan pangan, kesiapan satuan pelayanan, serta validitas penerima manfaat secara real-time melalui sinergi dengan Bidang Intelijen Kejaksaan.
Pemanfaatan teknologi digital menghadirkan sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi gangguan secara cepat dan akurat. Mekanisme tersebut memungkinkan aparat penegak hukum dan penyelenggara program mengambil langkah korektif secara responsif guna menjaga integritas pelaksanaan kebijakan nasional.
Adhitya Yusma Perdana berharap pengawasan berbasis digital dapat memastikan setiap porsi makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi tanpa hambatan administratif maupun teknis. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya generasi sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan. Ia menilai kolaborasi strategis dan pemanfaatan teknologi digital memberikan rasa aman dalam pelaksanaan operasional di lapangan.
“Komitmen dalam mendukung program melalui nota kesepahaman strategis menjadi pilar penting bagi kami. Dukungan pengamanan program serta pemanfaatan aplikasi Jaga Dapur MBG menghadirkan rasa aman dalam operasional,” ujar Sony.
Ia menambahkan bahwa tantangan distribusi dan kesiapan satuan pelayanan di Tuban dan Bojonegoro menjadi dinamika yang dihadapi bersama. Dengan pendampingan Kejaksaan dan dukungan mitra strategis, ia optimistis tata kelola program tetap terjaga dengan integritas tinggi.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
