KARAWANG – Banjir yang merendam wilayah Kelurahan Plawad dan Palumbonsari, Karawang Timur, memicu reaksi keras dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H.
Saat dihubungi awak media terkait kondisi terkini di Dapil 6 tersebut, pria yang akrab disapa Kang HES ini tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja otoritas sungai.
Absennya Normalisasi Jadi Biang Keladi
Kang HES mengungkapkan bahwa banjir parah tahun ini bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak langsung dari mandeknya agenda normalisasi Kali Cilamaran.
“Banjir parah kali ini terjadi karena selama setahun penuh tidak ada pengerukan. Padahal, normalisasi sepanjang Kali Cilamaran seharusnya menjadi agenda rutin setiap tahunnya,” tegasnya melalui sambungan telepon, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, sedimentasi di wilayah tersier Cilamaran sudah masuk tahap mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan darurat.
Ia mendesak agar alat berat dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dan PJT (Perum Jasa Tirta) segera diterjunkan ke titik-titik sedimentasi terparah.
Kritik tajam pun dilayangkan Kang HES kepada pihak BBWS. Ia menilai instansi pusat tersebut seolah lepas tangan dan terus-menerus “mengekor” pada anggaran Pemerintah Daerah Karawang untuk menangani sungai yang secara regulasi merupakan kewenangan pusat.
“Pemda Karawang sudah menggelontorkan ratusan miliar rupiah selama bertahun-tahun untuk menanggulangi masalah yang menjadi kewenangan BBWS. Tolong BBWS jangan keenakan terus-menerus disumbang oleh Pemda. Sudah saatnya mereka mandiri dan bertanggung jawab penuh atas wilayahnya!” seru Kang HES dengan nada tinggi.
Ia menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lain, bukan terus-menerus menambal kewajiban instansi vertikal yang terkesan abai.
Kelalaian dalam perawatan sungai ini berdampak luas pada mobilitas dan keamanan warga.
Sejumlah perumahan yang dilintasi aliran Cilamaran kini dalam posisi terancam dan terdampak, mulai dari Grand Permata Palumbonsari, Cluster Mutiara, Buana Asri, hingga Palumbon Tesa di Tegalsawah.
“Minimal tiga desa atau kelurahan pasti terdampak banjir akibat tidak rutinnya normalisasi. Saya mendesak kolaborasi nyata antara BBWS dan PJT untuk segera mengidentifikasi titik terparah agar bencana ini tidak terus berulang dan menyiksa masyarakat,” pungkasnya.
