Indonesia, Idisi Online – Indonesia resmi menjabat Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan pada Pertemuan Dewan HAM PBB, Kamis (8/1), bertepatan dengan 20 tahun berdirinya dewan tersebut. Jabatan ini diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Proses penetapan tersebut bermakna kemenangan diplomasi politik di panggung global. Sementara itu, Presidensi di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama bagi Indonesia di mana mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan bersaing dengan Thailand di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Dalam pertemuan APG di Jenewa pada 23 Desember 2025, Indonesia meraih 34 suara dari 47 negara hadir; Thailand: 7 suara; Abstain: 4 negara dan Tidak sah: 2 suara.
Sampai dengan saat ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB yaitu pada tahun 2009, yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB membuktikan pengaruh internasional yang signifikan khususnya “soft power” Indonesia, memberikan Indonesia platform untuk memainkan peran sebagai “pembangun jembatan” (bridge builder) dan aktor yang objektif dalam isu HAM internasional, serta pengakuan sebagai negara berdaulat dan kontributor aktif dalam isu-isu global, khususnya HAM.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kesempatan langka untuk memimpin, membentuk narasi, dan memajukan agenda HAM di tingkat global. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengelola kritik dengan lebih proporsional dalam forum multilateral.
Meskipun banyak negara ASEAN yang sering terpilih menjadi anggota Dewan HAM (seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia), hanya Thailand dan Indonesia yang sejauh ini berhasil menduduki kursi Presiden.
Dalam Bahasa Inggris:
Indonesia has officially taken over the Presidency of the UN Human Rights Council (UNHRC) for 2026. This historic appointment, confirmed on January 8, marks the first time Indonesia has held the presidency since the council’s inception 20 years ago.
Indonesia secured the position after a competitive election within the Asia-Pacific Group (APG) on December 23, 2025. Indonesia won 34 out of 47 votes, significantly leading over Thailand, which received 7 votes.
This role is viewed as a testament to Indonesia’s growing “soft power” and global influence. Holding the presidency provides Indonesia with a unique platform to lead and hhape narratives on critical issues, manage international criticism more proportionally within a multilateral framework, and affirm its status as a sovereign state and an active contributor to global human rights progress.
While many ASEAN countries have frequently been elected as members of the Human Rights Council (such as Vietnam, the Philippines, and Malaysia), only Thailand and Indonesia have so far succeeded in holding the Presidency.
Sumber Group Facebook Indonesia 2045, Selasa (13/1/2026).
Redaksi IO, Imul
