CIMAHI, IO – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menunjukkan komitmen memastikan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi, melalui kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI), serta dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi beserta Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga, Staf Ahli, Asisten, dan unsur Perangkat Daerah.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam sambutannya mengatakan, Verifikasi Lapangan dan Evaluasi PUG menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana komitmen pengarusutamaan gender telah dijalankan. Ngatiyana mengatakan, Pemkot Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota dan Tim Penggerak PUG, focal point di 100 persen Perangkat Daerah, serta kelompok kerja yang aktif sebagai unsur pendukung terwujudnya PUG di Kota Cimahi.
“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement, tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” katanya.
Wali Kota turut menjelaskan berbagai inovasi dan implementasi program unggulan pendukung PUG, mulai dari Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaaan ekonomi perempuan pelaku UMKM. Dirinya juga menyebutkan inovasi unggul Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti), dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).
“Bagi kami anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir, tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Maria Fitriana mengatakan, kesetaraan gender bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian ataupun upaya mendapatkan penghargaan saja. Lebih dari itu, PUG merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah untuk memastikan bahwa setiap warga, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, berkembang, memperoleh perlindungan, dan menikmati hasil pembangunan.
“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi,” ujar Maria.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan cermin untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan di Kota Cimahi. Pemkot Cimahi berkomitmen memastikan PUG benar-benar hadir dalam kebijakan dan pelayanan pemerintah.
“Kita ingin memastikan bahwa perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya tidak tertinggal dan mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk memperkuat empat pilar penguatan yang harus menjadi perhatian oleh seluruh perangkat daerah, penguatan kelembagaan, penguatan regulasi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kolaborasi pentaheliks,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah menekankan, upaya mewujudkan kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua institusi. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi mewujudkan kesetaraan gender sebagai bentuk kepedulian, dan sebagai tanggung jawab moral untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Dalam paparan Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cimahi, dijelaskan bahwa PUG menjadi bagian integral dari Misi ke-5 RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, yakni meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi. Payung hukum yang mendukung PUG di Kota Cimahi antara lain Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Perwal Cimahi No. 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
Terkait penguatan kelembagaan, Pemkot Cimahi telah membentuk Kelompok Kerja PUG melalui SK Wali Kota No. 474/2025 sebagai wadah koordinasi lintas Perangkat Daerah, Tim Driver PUG melalui SK Wali Kota No. 470/2022, dan Tim Teknis PUG melalui SK Bappelitbangda No. 800/Kep.313 sebagai penggerak dan pendamping teknis. Pemkot Cimahi juga memiliki PUSPAGA Maheswari sebagai layanan pembelajaran keluarga untuk mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan serta ketahanan keluarga.
Dalam verifikasi lapangan ini Pemkot Cimahi turut mengusung inovasi layanan administrasi kependudukan inklusif yang menjamin kesetaraan hak sipil bagi kelompok rentan dan pelajar melalui layanan jemput bola KTP-el pelajar usia 16–17 tahun (PANCEKAS) yang mencapai 95% dan memangkas antrean 70%. Selain itu, terdapat layanan adminduk akhir pekan dan hari libur (NANDUR), layanan door-to-door khusus lansia dan penyandang disabilitas (JEBOL BAWA TAS), serta pelayanan adminduk berbasis digital 24 jam nonstop dan gratis melalui DILANDACITA.
