KOTA BANDUNG, IDISI ONLINE –Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung menghasilkan 45 rekomendasi kebijakan melalui penyelenggaraan West Java Economic Society (WJES) 2026. Puluhan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi daerah.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil penelitian 269 peneliti dari berbagai daerah di Indonesia yang disusun melalui konsultasi intensif bersama 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.
Delapan paper terbaik dari keseluruhan karya ilmiah tersebut dipilih untuk dipaparkan secara khusus dalam Seminar Nasional WJES 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tahun ini mengusung tema “Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing”.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang menghadiri kegiatan tersebut mengapresiasi penyelenggaraan WJES sebagai forum kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi daerah.
Erwan berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya kuat dari sisi akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan.
“Saya berharap Forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujar Erwan.
Menurutnya, penguatan ekonomi Jawa Barat harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta investasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemprov Jabar, lanjut Erwan, berkomitmen memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha, termasuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, serta kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan. Ia juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan investasi memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen memperkuat sinergi antar pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, kemudahan akses informasi lowongan kerja, serta penguatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, Erwan Setiawan mengingatkan para investor yang menanamkan modal di Jawa Barat agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Erwan menegaskan, pertumbuhan investasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, investor diharapkan memprioritaskan putra-putri daerah untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan maupun industri yang dibangun di Jawa Barat.
“Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar,” kata Erwan.
Menurut Erwan, investasi ideal bukan sekadar membangun pabrik dan meningkatkan nilai produksi, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas kesempatan kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Namun, Erwan juga mengingatkan bahwa masyarakat lokal harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha. Penyerapan tenaga kerja lokal, kata dia, harus didasarkan pada kompetensi dan kemampuan, bukan semata-mata tekanan pihak tertentu.
Ia menyoroti praktik adanya pihak-pihak yang menggunakan tekanan untuk meminta perusahaan mempekerjakan warga setempat, meskipun tidak memiliki keterampilan yang sesuai.
“Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan mengatakan, salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam WJES 2026 adalah kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi dan industri.
Menurut Junanto, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Salah satu contohnya terlihat pada perkembangan industri kendaraan listrik yang belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah.
“Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang,” kata Junanto.
Ia berharap gagasan dan hasil penelitian para akademisi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terarah, dan aplikatif.
“Melalui seminar nasional ini Pak Wagub kita mengharapkan rekomendasi yang disampaikan oleh para profesor akademis intelektual Jawa Barat ini tidak hanya kuat secara akademis, tetapi kita harapkan ini juga nanti aplikatif dan punya arah kebijakan kalau sudah didasarkan oleh oleh gagasan itu biasanya kebijakan lebih kuat,” ungkapnya.
Junanto menjelaskan, penyusunan 45 rekomendasi kebijakan melalui konsultasi dengan 16 OPD merupakan pendekatan strategis agar hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan daerah.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menghasilkan gagasan pembangunan yang tepat sasaran.
Seluruh hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan WJES 2026 selanjutnya diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi sebagai instrumen pendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat.
HUMAS JABAR
