SUKABUMI – idisionline.com || Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan sistem pengelolaan data mikro penduduk Jawa Barat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADAJABAR). Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat pembahasan kebijakan SADAJABAR yang digelar pada 16 Oktober 2026 di ruang pertemuan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi.
Rapat yang digelar secara hybrid tersebut menghadirkan Statistisi Ahli Madya Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Encep Wahyan, sebagai narasumber. Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemkot Sukabumi dalam mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Sukabumi, Fajar Laksana, menegaskan bahwa optimalisasi SADAJABAR bukan sekadar program biasa, melainkan menjadi salah satu indikator penilaian Gubernur Jawa Barat terhadap kinerja kepala daerah.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk memiliki komitmen dan pemahaman yang sama dalam menyukseskan penggunaan aplikasi tersebut, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Sukabumi akan membentuk tim pengelolaan akun SADAJABAR yang berjenjang, mulai dari tingkat dinas, kecamatan, hingga kelurahan. Dalam struktur tersebut, Diskominfo Kota Sukabumi akan ditunjuk sebagai admin Wali Data Tingkat Kota.
Menurut pemaparan narasumber, aplikasi SADAJABAR diprioritaskan untuk menangani empat isu strategis, yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Dengan basis data by name by address berbasis NIK, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni, usai rapat menjelaskan bahwa kehadiran SADAJABAR akan sangat membantu pemerintah dalam penanganan masalah sosial di lapangan, karena menyajikan data yang sangat detail hingga tingkat individu.
“Untuk bisa melihat data pendidikan, kemiskinan, pengangguran. Nanti aplikasi ini bisa melihat misal data anak tidak sekolah sehingga penanganannya bisa cepat. Kita akan mengadakan rakor kembali untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap semua perangkat daerah terkait,” jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Ida Halimah, Kepala Dinas Sosial dr. Lulis Delawati, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Punjul Saepul Hayat, bersama perwakilan perangkat daerah lainnya.***
_/Agus Pren
