Jakarta, Idisi Online – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo, bersama Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, secara resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi sayap ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), serta menjadi momentum penting dalam memperkuat partisipasi perempuan sebagai motor penggerak pembangunan nasional berbasis desa dan kelurahan.
Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan hadir sebagai organisasi sayap resmi ABPEDNAS Indonesia atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Nasional. Kehadiran organisasi tersebut bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan dalam pembangunan, meningkatkan ketahanan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperluas kontribusi perempuan dalam pembangunan desa dan kelurahan secara berkelanjutan.
Pelantikan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai unsur pemerintahan dan lembaga negara. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Prof. Dr. Reda Manthovani selaku Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, serta Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa Sherly Tjoanda Laos. Kehadiran para pemimpin nasional tersebut memperlihatkan dukungan kuat terhadap penguatan kapasitas perempuan dalam pembangunan desa dan kelurahan.
Sebelum membacakan susunan kepengurusan, Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, mengawali prosesi dengan menyampaikan pantun bernuansa persatuan dan semangat kebangsaan. Pantun tersebut mendapat sambutan hangat dari seluruh tamu undangan serta diiringi tepuk tangan meriah yang memenuhi ruang pelantikan.
Adhitya membacakan, “Timur ke barat, selatan ke utara, bersama Srikandi Jaga Desa membangun desa menata kota, bersama Bapak Prof. Reda selamanya.” Selanjutnya, Adhitya melanjutkan, “Makan sambal roa di Minahasa, terima kasih Bapak Hashim berkenan membina, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa, jaga Indonesia jangan lupa bahagia.” Suasana penuh keakraban dan optimisme semakin menguatkan semangat seluruh pengurus yang baru dilantik.
Dalam pidato kunci, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa ketahanan nasional harus dibangun dari fondasi desa dengan melibatkan perempuan sebagai aktor utama pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang kokoh tidak dapat dilepaskan dari kontribusi perempuan dalam memperkuat keluarga, membentuk karakter generasi muda, dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
“Ketahanan nasional yang kuat berawal dari ketahanan desa. Di situlah perempuan memiliki peran penting sebagai penjaga moral keluarga sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Hashim.
Hashim menambahkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam menciptakan desa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing menghadapi tantangan global.
Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang kuat dan berkualitas. Penguatan ekonomi keluarga, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap ketahanan sosial serta masa depan generasi penerus bangsa.
“Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya,” kata Sherly.
Sementara itu, Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik akan memastikan setiap program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
“Penguatan ekonomi perempuan desa harus ditopang oleh tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan manajemen yang kuat, setiap program pemberdayaan dan bantuan UMKM dapat tepat sasaran,” ujar Maya.
Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menjelaskan bahwa Srikandi Jaga Desa dibentuk sebagai wadah penguatan peran perempuan, khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut juga membuka ruang partisipasi bagi para aktivis, relawan, dan simpatisan lintas generasi yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan desa dan kelurahan.
Menurut Adhitya, Srikandi Jaga Desa akan menjadi mitra strategis pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Organisasi tersebut juga akan memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Adhitya menambahkan bahwa program prioritas organisasi mencakup penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan kepemimpinan perempuan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tingkat akar rumput.
Rangkaian pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan pengurus oleh Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka, peluncuran logo resmi organisasi, serta penyerahan kartu tanda anggota (KTA) secara simbolis kepada jajaran pengurus sebagai penanda dimulainya pengabdian organisasi dalam memperkuat pembangunan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Melalui pelantikan tersebut, Srikandi Jaga Desa menegaskan komitmen untuk menghadirkan kepemimpinan perempuan yang kuat, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional dari tingkat desa dan kelurahan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu melahirkan ekosistem pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
