Kota Bandung, Idisi Online – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Grandia Hotel, Senin, 2 Februari 2026.
Forum ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan arah pembangunan Kota Bandung tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas belanja daerah.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahap pertama dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah, sebelum masuk ke tahapan rancangan, rancangan akhir, hingga penetapan RKPD.
“Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Bandung tahun 2027,” ujar Iskandar.
Iskandar menyebutkan, konsultasi publik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan pembahasan rancangan awal RKPD bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari kepala perangkat daerah, camat, pimpinan BUMD, perwakilan DPRD, instansi vertikal, akademisi, media massa, dunia usaha, serta masyarakat, baik secara langsung maupun daring.
“Masukan dan saran yang disampaikan akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen RKPD,” kata Iskandar.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya menyebut, RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama pembangunan daerah, bukan sekadar agenda tahunan.
“RKPD 2027 harus berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan utama perkotaan seperti pengangguran dan kemiskinan,” ucap Toni.
Menurutnya, pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus menjadi prioritas substantif, bukan sekadar target administratif. DPRD Kota Bandung mendorong penyusunan RKPD dengan pendekatan terukur, lintas sektor, dan berbasis kewilayahan.
Toni memaparkan, strategi pengurangan pengangguran diarahkan pada penguatan penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan UMKM berbasis kewilayahan, ekonomi kreatif, serta sektor jasa perkotaan. Selain itu, program pelatihan kerja harus selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Sinkronisasi pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja menjadi kunci, termasuk penguatan peran SMK, BLK, serta kolaborasi dengan sektor swasta,” ujarnya.
Dalam upaya pengurangan kemiskinan, DPRD mendorong transformasi dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Integrasi program lintas perangkat daerah serta pemanfaatan satu data kemiskinan yang akurat dinilai sangat penting.
“Setiap rupiah APBD harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Toni.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan, Kota Bandung memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas utama di Jawa Barat. Oleh karena itu, ekspektasi pembangunan Kota Bandung dinilai sangat tinggi.
“Kota Bandung memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat dibandingkan daerah lain dan menjadi sentral pembangunan Jawa Barat,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, seiring dengan rampungnya pembangunan infrastruktur dasar pada 2025–2026.
Kegiatan konsultasi publik ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, perwakilan camat, serta unsur akademisi sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2027.
