Simalungun,idisi online.com— Dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun kembali diguncang isu dugaan pungutan ilegal. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Malela, Kecamatan Gunung Malela, Donna Pandiangan, diduga melakukan pengutipan dana dari para guru dan siswa secara tidak sah selama dua tahun terakhir.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber internal, pihak sekolah melakukan pungutan kepada setiap guru PNS sebesar Rp1.000.000 pada tahun ajaran lalu dan Rp700.000 pada tahun ini. Dana tersebut disebut-sebut untuk membelikan satu stel pakaian gratis bagi siswa baru, dengan alasan agar sekolah terlihat menarik dan meningkatkan jumlah pendaftar.
Tak hanya itu, sekitar 700 siswa juga dikenakan iuran OSIS sebesar Rp8.000 per bulan. Jika dikalkulasi, jumlah dana yang dihimpun dari para siswa bisa mencapai lebih dari Rp5 juta per bulan. Namun, hingga kini tidak ditemukan laporan pertanggungjawaban keuangan atau transparansi pengelolaan dana tersebut.
Tindakan ini menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat, terutama karena dinilai melanggar prinsip netralitas dan integritas ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selain itu, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan bahwa pungutan hanya bisa dilakukan oleh Komite Sekolah, dan itupun harus bersifat sukarela dan transparan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sudiahman Saragih, saat dikonfirmasi menyatakan, “Kami sangat menyesalkan hal ini jika benar terjadi. Tindakan semacam itu tidak bisa dibenarkan. Kami akan segera memanggil Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk klarifikasi dan tindak lanjut.”
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi, yang menyebut, “Kami siap menindaklanjuti laporan ini. Jika benar terjadi, sangat kami sesalkan karena praktik maladministrasi dalam dunia pendidikan akan merusak kepercayaan publik.”
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Donna Pandiangan selaku Kepala SMPN 1 Gunung Malela belum memberikan pernyataan resmi, meskipun telah dihubungi oleh beberapa awak media.
Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B) rencananya secara resmi akan melayangkan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) ke empat institusi, yakni: Dinas Pendidikan Simalungun, Polres Simalungun, Inspektorat Kabupaten Simalungun, dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengusut dugaan pungutan ilegal tersebut demi menjaga integritas sistem pendidikan serta melindungi hak-hak guru dan siswa dari penyalahgunaan wewenang oleh oknum di lingkungan sekolah.
Endrasyah
