Pangandaran, Idisi Online – Sehubungan dengan adanya Dugaan oleh Kepala DPUTR PRKP Kab.Pangadaran adanya penyalahgunaan wewenang dan Pengaturan Pekerjaan pada Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang tidak tegas atau membiarkan Kepala Dinas DPUTR PRKP melanggar aturan sampai saat ini tidak ada sangsi oleh sekda, adanya Dugaan Sekda melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 (PP 48/2016), mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.
Pasal 12 menegaskan, “Dalam hal Pejabat yang Berwenang mengenakan sanksi administratif tidak mengenakan sanksi kepada pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran, maka Pejabat yang Berwenang tersebut dikenakan sanksi administratif oleh atasannya”. Dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN & PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Sekda sebagai atasan langsung memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan penegakan disiplin, yang sudah jelas Berdasarkan Peraturan perundang-undangan (termasuk PP No. 18 Tahun 2016), Sekda bertugas membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ASN dan pengkoordinasian tugas perangkat daerah.
Wajar kalau sekali setiap Tahun Anehnya Sekda Pangadaran tidak mengasi sangsi kepada Kadis PU Kab. Pangadaran dikareankan langkah di Daerah mapaun di Jawa Barat tidak dilaksanakan.
Kita akan melaporkan Kemendagri atas kesalahan Sekda Kabupaten dan harus Bertanggung Jawab semua bukti pelanggaran kepala dinas PU Pangadaran dan Pengaturan pekerjaan akan kita serahkan semua, Ucap Ketua Umum Pitbuls Indonesia (Cepi Bungsu, ST).
Padahal Sekda memiliki kewajiban mutlak untuk menindak bawahan (Kepala Dinas) yang melanggar. Pembiaran (sikap tidak tegas) membuat Sekda ikut bertanggung jawab secara hukum dan dapat dijatuhi sanksi yang sama atau bahkan lebih berat dari bawahannya dan Sanksi Disiplin (Ringan, Sedang, atau Berat).
Sekda dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 94/2021 karena tidak memenuhi kewajiban selaku atasan, mungkin untuk langkah kedepan biar nilai dari kemendagri.
Dikarenakan ketidaktegasan Sekda dan membiarkannya bisa mengakibatkan kerugian negara, pelanggaran kode etik berat, atau mengganggu jalannya Pemerintah Kabupaten Pangadaran.
Jika pembiaran tersebut bisa menyebabkan kerugian keuangan negara atau mengganggu pelayanan publik secara signifikan, sanksi yang dijatuhkan dapat langsung masuk kategori Hukuman Disiplin Berat.
Semua yang punya kewenangan Kemendagri dan penegakan hukum kita dari LSM Pitbul’s melaporkan yang ada sesuai Data.
Tuntunan nanti pada Aksi di kantor Kejaksan Agung dan Kemendagri untuk segera Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan (copot jabatan), hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.ga tau dengan bupati Baru apakah akan melakukan tegas saya belum tau.Dewan Pimpinan Pusat Pitbuls Indonesia akan Secepatanya jadwalkan aksi unjuk rasa dijakarta.
Tuntutan aksi :
1. Meminta Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk Memproses Kepala dinas Pu Pangadaran
2. Meminta Kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk Memproses Sekda Kabupaten Pangadaran
3. Meminta Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membekukan Rek Perusahan-Perusahan dan menyita Aset yang mana terlampir di dalam Surat Laporan Pengaduan
4. Menetapkan mekanisme transparansi publik, menyediakan portal dokumentasi pengadaan & pelaksanaan yang dapat diakses masyarakat sesuai UU KIP.
PANTANG PULANG PITBUL’S SEBELUM PARA KORUPTOR DI PENJARA
LSM PITBUL’S Pusat Indonesia Menyoroti Sekda Adanya Dugaan Pembiaran Kepada Kadia DPUTRPRKP Kab Pangandaran
